Deliserdang (SIB)
Charles Sihotang dan Martina br Siahaan terpaksa "balik kanan" setelah gagal mengurus kartu keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu di Kantor Camat Hamparanperak, Rabu (26/2/2020). Pasangan suami istri itu mengaku dimintai bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) baru bisa mendapatkan surat miskin itu.
"Kami butuh surat keterangan miskin agar iuran BPJS kami bisa ditanggung pemerintah. Namun saat di kantor camat, petugasnya minta bukti lunas PBB. Karena kami tinggal di garapan eks PTPN II kan gak ada PBB, ya terpaksa pulanglah dari kantor itu," kata pasutri asal Dusun 19, Desa Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparanperak dalam unggahan video di Yayasan Peduli Pada Sejahtera.
Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera, Uba Pasaribu saat ditelepon hariansib.com membenarkan persoalan tersebut.
"Pasutri itu semakin susah dan sangat kurus sekali, jadi perlu perhatian dan bantuan. Persyaratan lainnya sudah beres di desa, namun mungkin ada persyaratan di kantor camat itu harus bawa PBB untuk kelanjutan birokrasi lainnya," katanya.
Ia meminta Camat Hamparanperak agar memberi kebijakan kepada warga miskin yang membutuhkan surat-surat. "Tidak ada hubungan PBB dengan surat keterangan miskin. Yang minta PBB itu anggota camat. Kita harap camat bijak sikapi persoalan ini," kata Pasaribu.
Camat Hamparanperak, Amos Karokaro saat dikonfirmasi lewat telepon seluler kurang mengetahui persoalan tersebut. "Kalo udah beres semua dari desa, suruh saja bapak ibu itu datang lagi ke kantor camat. Mana mungkin ada PBB di lahan garapan, nanti suruh dibuat di meja saya biar saya tindaklanjuti," jawabnya.(*)