Medan (SIB)
Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba mendesak Satgas Khusus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera turun tangan mengusut tuntas dugaan manipulasi timbangan/takaran sembako bantuan Covid-19 Pemprov Sumut ke Kabupaten Simalungun.
"Tindakan manipulasi takaran ini benar-benar sangat parah, karena bisa jadi preseden buruk dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Satgas Khusus KPK harus bertindak tegas, jangan biarkan tikus-tikus koruptor gerogoti bantuan untuk masyarakat terdampak Corona," tegas Mangapul Purba kepada wartawan, Selasa (19/5/2020), di DPRD Sumut.
Purba mengatakan, seharusnya tidak ada pihak yang berani main-main mengurangi timbangan, karena hal itu perbuatan tidak bermoral dan ancamannya bisa hukuman mati oleh KPK, karena menyangkut bantuan Covid-19 untuk rakyat miskin.
"Bayangkan kalau setiap paket dimanipulasi 2 Kg dan dikalikan 78.000 paket, totalnya mencapai 156 ton dan tentu jumlah yang tidak sedikit. Jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Semua pihak harus memahami betul aturan main atau regulasinya dalam memberikan bantuan," tegas Purba.
Berkaitan dengan itu, katanya, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawasi seluruh bantuan yang ada di daerah agar tidak ada lagi kecurangan timbangan sembako yang disalurkan kepada masyarakat.
"Satgas Khusus KPK, kepolisian dan kejaksaan harus terus mengawasi penyaluran bantuan ini, jangan sampai ada pihak-pihak yang mengeruk keuntungan diatas penderitaan orang lain," tandas anggota Komisi D ini.
Purba juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan bantuan yang 'disunat" atau dimanipulasi. (*)