Medan (SIB)
Puluhan emak-emak dari Lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, mendatangi DPRD Sumut, Kamis (28/5/2020), menuntut pemerintah mendata ulang warga kurang mampu, karena masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan.
"Kami sangat kecewa, karena masih banyak warga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Padahal kami berhak mendapatkan bantuan di saat pandemi Covid-19 ini," ujar emak-emak.
Berkaitan dengan itu, emak-emak tersebut mendesak pemerintah segera mendata ulang warga kurang mampu di daerah ini, agar bisa mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Kemensos dan bantuan sembako dari Pemprov Sumut maupun Pemkab/Pemko.
Menurut kordinator aksi Pasaribu, sampai saat ini Lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kelurahan Mabar, ada 600 KK kurang mampu tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.
"Kami layak dapat bantuan dan memiliki barang bukti, sebab 600 KK ini sebagian besar masyarakat tukang botot dan buruh. Hampir 95 persen warga di kawasan itu orang miskin semua, tidak ada penghasilan di atas rata-rata," imbuhnya.
Emak-emak tersebut sudah mendatangi Dinas Sosial Medan untuk mendapatkan bantuan tersebut. "Kartu keluarga dan KTP sudah diminta Kepling dan sudah ke Dinsos untuk mengisi formulir, tapi hingga kini belum ada realisasinya," ujar emak-emak.
Aspirasi emak-emak diterima anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Rudy Hermanto dan berjanji mengundang Dinsos Sumut dan Medan dalam rapat dengar pendapat, guna mendata kembali warga yang kurang mampu di daerah ini, agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.(*).