Medan (SIB)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak polisi membuka rekaman CCTV terkait adanya pelaku pelemparan yang dilakukan dari atas Gedung DPRD Medan. Hal ini menurut HMI dilakukan agar memperjelas siapa sebenarnya pelaku pelemparan itu.
"Masyarakat masih bertanya-tanya, siapa oknun yang melakukan pelemparan itu. Video kejadian yang viral itu masih terus beredar di media sosial. Untuk itu kita minta agar kepolisian segera membuka rekaman CCTV di jam itu untuk melihat siapa pelaku sebenarnya. Harapannya rekaman itu juga ikut disampaikan ke publik," kata Ketua HMI Sumut Alwi Hasbi Silalahi saat dihubungi, Senin (12/10/2020).
Menurut Hasbi, pelaku pelemparan harus dipaparkan di depan publik karena sangat meresahkan. Asalannya, pelemparan itu dilakukan dari Gedung DPRD yang merupakan wakil rakyat.
Hasbi menilai dibukanya rekaman CCTV ke publik juga untuk menunjukkan secara jelas bagaimana proses pelemparan itu dilakukan. Kata Hasbi, batu yang dilemparkan dari atas Gedung DPRD itu juga harus dijelaskan diperoleh dari mana.
"Yang pertama, itu gedung wakil rakyat, sangat tidak pantas digunakan untuk melakukan pelemparan terhadap rakyat. Kedua, batu yang dilemparkan itu di dapat dari mana? Apakah dari atas gedung atau dari bawah. Proses ini kan harus jelas, untuk itu penting dibuka rekaman CCTV," ucap Hasbi.
"Motif pelaku juga harus dijelaskan di depan publik. Saat itu kan kerusuhan dilakukan karena ada yang melakukan pelemparan ke DPRD Sumut, tapi tidak tahu siapa dan darimana memulai pelemparan. Ini harus jelas agar publik tidak mengasumsikan pelaku pelemparan pertama saat terjadi kerusuhan itu adalah yang dari atas gedug DPRD Medan," jelasnya.
Hasbi juga meminta agar pimpinan DPRD Medan diperiksa. Menurut Hasbi, kejadian ini merupakan bentuk kelalaian dari pimpinan DPRD Medan.
"Karena ini gedung dewan, pimpinan dewannya juga diperiksa. Ini kan kelalaian dalam pengawasan. Siapapun yang melemparkan itu, kunci nya adalah dilakukan dari atas Gedung DPRD Medan, harusnya ada pertanggungjawaban juga yang dilakukan pihak DPRD," jelas Hasbi. (*)