Tanah Karo (SIB)
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal permohonan sengketa atau perkara yang diajukan oleh dua pasangan calon (paslon) pada Pilkada Karo 2020.
Kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Karo mengajukan permohonan perkara perselisihan ke MK, Kamis (17/12/2020) lalu masing-masing nomor urut 1 Jusua Ginting-Saberina Tarigan. Paslon nomor urut 3, Iwan Sembiring Depari-Budianto Surbakti dan termohon KPUD Karo.
“ Jika permohonan diterima, KPUD Karo akan lakukan persiapan. KPUD Karo selaku termohon telah mempersiapkan kronologis serta bukti-bukti untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pengaduan yang disampaikan oleh pemohon dari Paslon nomor urut 1 dan 3. Kita sudah siap 100% untuk bersidang di MK,â€ungkap Ketua KPUD Karo, Gemar Tarigan kepada SIB melalui pesan WA ketika dimintai tanggapannya, Selasa (12/1/2021).
Menurutnya, jika permohonan dibatalkan, KPUD Karo akan menetapkan paslon terpilih lima hari setelah keputusan dari MK. “Pada 15 Desember 2020 lalu, KPUD Karo telah menetapkan pasangan Cory-Theo sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada Karo,â€ungkapnya.
Keputusan pastinya dapat dilihat dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) yang dikeluarkan MK. â€Keputusan pasti dari MK terkait status permohonan perkara Pilkada Karo 2020 diterima atau dibatalkan akan diketahui pada 18 Januari 2021 mendatang. Nanti setelah ada dari MK, itu diregister atau tidak dalam BRPK. Sesuai jadwal tanggal 18 Januari 2021 akan keluar. Jadwalnya itu, muncul atau tidak. Kalau muncul maka diterima, tentu sidang perdana pada tanggal 26 Januari 2021. Kalau tak muncul, istilahnya MK, dibatalkan atau ditolak. Namun pastinya akan kita lihat nanti. Jika masuk BRPK kami akan berangkat ke Jakarta menghadiri sidang sekaligus memberi paparan," ujarnya.(*)