Jakarta (SIB) -Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) Banun Harpini mengatakan, persoalan impor pangan ilegal masih menjadi fokus utama Kementan.Saat ini, Karantina Pertanian terus melibatkan aparat keamanan dari kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)."Kami memperkuat (pengawasan) wilayah-wilayah zona rawan, wilayah perbatasan itu pasti kami lakukan, khususnya di luar tempat pintu pemasukan dan pengeluaran itu banyak sekali," ucap Banun di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/1).Banun menyebutkan, wilayah yang menjadi zona rawan adalah sepanjang pantai Timur Sumatera, Kalimantan Barat, Entikong, hingga wilayah-wilayah yang belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan pengeluaran oleh Menteri Pertanian."Itu sering digunakan sebagai tempat pemasukan ilegal dan kami memang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut lalu Polisi Air, dan dalam rangka penegakan hukumnya dengan Bareskrim Polri," kata Banun.Adapun selama 2017, bahan pangan ilegal yang masih sering masuk di wilayah Republik Indonesia, diantaranya, benih kelapa sawit, benih tanaman hortikultura hingga daging."Itu mewarnai di tahun 2017 lalu, sebagian daging (ilegal) itu juga masih masuk di wilayah pantai Timur Sumatera Utara," katanya.Banun mengungkapkan, selama ini penyebaran bahan pangan ilegal bukan hanya di titik atau wilayah lokasi pemasukan tetapi juga menyebar diberbagai daerah termasuk pulau Jawa."Pemasukan bisa jadi ke Jawa juga makanya kami menjaga di titik krusialnya di wilayah Cilegon dan ada beberapa memang yang kami tangkap di Cilegon atau di Bakauheni, Lampung, 2017 lalu ada produk hewan misalnya bebek, banyak masuk bebek-bebek beku di Bakauheni dan Cilegon," paparnya.Sementara itu, memiliki perbatasan darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Papua Nugini dan Timur Leste serta berbatasan laut dengan 9 negara yakni Thailand, India, Malaysia, Singapore, Philipina, Australia, Timor Leste, Republik Palau dan Vietnam, menjadi tantangan tersendiri bagi Karantina Pertanian mencegah masuknya bahan pangan ilegal dan berbahaya."Untuk itu penguatan pengawasan dengan didukung operasional Polri dan TNI AL di 4 lokasi masing-masing di pulau Sumatera, Kalimantan, Ternate dan Sulawesi Utara serta Papua menjadi hal yang multak guna menghadang upaya penyelundupan ilegal," katanya. (Kps/h)