Jakarta (SIB) -Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU Terorisme. MK menolak permohonan itu karena tidak beralasan hukum.
"Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Ketua MK Anwar Usman, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, (30/10).
Para pemohon dalam perkara ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yaitu Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan William Aditya Sarana. Mereka meminta agar majelis mendefinisikan terorisme secara jelas. Para pemohon menilai dalam UU tersebut tidak menjelaskan perbuatan terorisme bertentangan dengan Pancasila. MK menolak argumen itu.
"Bahwa definisi terorisme di Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 memang tidak menegaskan dan mengeksplisitkan perbuatan terorisme bertentangan dengan Pancasila, namun telah memasukkan ideologi sebagai salah satu motif atau tujuan perbuatan terorisme, dalam hal ini ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga meski tanpa disebutkan secara jelas dan eksplisit, perbuatan terorisme sudah jelas dan pasti bertentangan dengan Pancasila," kata hakim konstitusi Prof Saldi Isra.
MK menilai proses pembuatan UU anti terorisme telah memasukan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.
"Dengan demikian tanpa perlu menambahkan kata terorisme di belakang kedua istilah tersebut telah dengan sendirinya mencakup apa yang dikehendaki para Pemohon, sehingga secara teknik perundang-undangan jika ditambahkan dengan kata teroris merumusan demikian justru menjadi sangat berlebihan dan overbodig," ungkap Saldi. (detikcom/h)