Jakarta (SIB) -Momen pemilihan wakil rakyat merupakan bentuk demokrasi. Sebab, rakyat Indonesia bisa memberikan hak dan suaranya untuk memilih siapa yang menurutnya terbaik untuk menjadi wakil rakyat.
Wakil Ketua MPR Mahyudin angkat bicara terkait kondisi demokrasi yang kini terjadi di Tanah Air. Menurutnya, kondisi lapangan demokrasi di Indonesia 'becek' karena dibanjiri hal-hal yang merusak seperti money politics.
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini merasa khawatir akan adanya kapitalisme, karena money politics menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk mendapatkan kursi di parlemen.
"Tapi kalau di lapangan demokrasi masih 'becek', masih terjadi money politics misalnya, masih terjadi yang namanya 'berjuang', beras, baju dan uang, untuk menentukan orang terpilih, saya khawatir kapitalis masuk di dalam orang-orang yang duduk di parlemen kita," ujar Mahyudin di gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/11).
Mahyudin mengatakan itu dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertema 'MPR Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat'.
Mahyudin juga menyampaikan, banyak orang yang terpilih untuk duduk di kursi parlemen bukan karena pendidikan, wawasan, maupun pengalaman, melainkan karena banyaknya modal yang dikeluarkan untuk money politics dalam kampanye.
"Sistem pemilu yang mahal ini menciptakan mungkin banyak orang terpilih bukan karena dia hanya berpengalaman dan ahli di politik. Tapi akhirnya yang masuk itu lebih banyak orang yang bermodal. Pertarungan di bawah semakin sengit," tegasnya.
Ia lantas menyayangkan banyaknya politik uang dalam pemilu yang dilaksanakan di Tanah Air. Sebab, menurutnya, politik uang dapat menurunkan kualitas parlemen di Indonesia.
"Ada orang berani pasang spanduk menerima serangan fajar. Inilah yang membecekkan lapangan demokrasi kita. Ini berdampak terhadap kualitas anggota-anggota parlemen kita," lanjutnya.
Meski begitu, ia melihat pemilu periode kali ini berjalan dengan lebih baik dibanding periode sebelumnya karena KPU mencetuskan pembatasan biaya untuk kampanye.
"Periode sekarang lebih bagus saya lihat. KPU menyelenggarakan pembatasan biaya kampanye. Ini bisa meminimalkan politik uang di lapangan," pungkas Mahyudin. (detikcom/h)