Jakarta (SIB)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku sepakat dengan DPRD untuk mengevaluasi keberadaan pengamen ondel-ondel. Pemprov sedang menyusun naskah akademik untuk merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi itu.
"Pak Kepala Dinas (Kebudayaan) setuju ada evaluasi keberadaan pengamen ondel-ondel. Kami akan buat naskah akademis terlebih dahulu sebagai prasyarat perubahan Perda," ucap Sekretaris Dinas Kebudayaan Imam Hadi Purnomo saat dihubungi, Selasa (11/2).
Imam menyebut naskah akademik akan diselesaikan secepatnya. Namun dia tidak mengetahui kapan naskah itu akan selesai dan diserahkan kepada DPRD.
"Saya koordinasi dulu terkait time line-nya," kata Imam.
Saat ini, Dinas Kebudayaan akan melakukan langkah dalam jangka pendek. Mereka akan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk menangani masalah pengamen ondel-ondel.
"Semacam (imbauan pelarangan) itu, bersama lurah dan camat. Pendekatannya dengan persuasif dahulu. Penertiban dilakukan sebagai opsi terakhir," ucap Imam.
Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk serius melarang pengamen ondel-ondel. Caranya, dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
"Kalau sekarang baru bisa imbauan belum bisa disebut pelanggaran karena belum ada aturannya, nggak ada yang melarang," ucap Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria.
Menurut Iman, ondel-ondel sebagai suatu kebudayaan Betawi tidak boleh asal dimainkan. Karena itu, pihaknya ingin agar ada aturan tegas yang melarang ondel-ondel dimainkan sembarangan.
"Iya (meminta Pemprov) untuk pertama menjaga dulu marwah ondel-ondel jangan dipakai untuk ajang pengamen. Agar lebih kuat, harus diperdakan. Perda mana, Perda Betawi. Kalau sudah masuk pasal itu kan pelanggaran. (detikcom/d)