Jakarta (SIB)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat bersama dengan sejumlah kementerian. Rapat ini membahas terkait penyaluran dana desa yang diharapkan bisa menekan angka kemiskinan dan stunting di Indonesia.
"Pertama rakor dengan Menko PMK dan sebagian kementerian mengenai stunting, kemiskinan dan mengefektifkan dana desa," ujar Ma'ruf usai memimpin rapat dengan beberapa menteri di Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).
Ma'ruf menilai tumpuan perekonomian pada dasarnya dimulai dari desa. Sehingga dia meminta kementerian terkait untuk bekerja sama dan mengevaluasi dana desa yang belum tepat sasaran.
"Dari pertemuan itu kita ada semacam satu kesepakatan dengan koordinasi antar lembaga sehingga sasarannya bisa dicapai lebih optimal, tidak sama-sama kerja tapi bekerja sama. Pada ujungnya semua itu ada di desa, Kementerian Keuangan dan kita sepakat melakukan evaluasi hal-hal yang belum tepat sasaran supaya tepat," katanya.
Ma'ruf menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke depan adalah memajukan desa. Baik mengurangi angka kemiskinan maupun mengurangi stunting.
"Jadi sesuai dengan RPJMN dan arahan Bapak Presiden membuat desa itu lebih baik ke depan, baik itu stunting juga kemiskinan dan pemberdayaan," sebut Ma'ruf.
Ma'ruf juga akan melihat kembali program dari dana desa yang belum tepat sasaran. Dia menyebut setiap kekurangan itu akan segera dievaluasi.
"Ya kita ingin melihat kembali karena yang dialirkan itu program yang dibutuhkan desa itu apa, kekurangannya apa. Jangan sampai ini programnya yang lain, jadi kita sesuaikan, kita adjustment," ungkapnya.
Rapat itu dihadiri oleh Menko PMK Muhajir Effendi, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. (detikcom/d)