Jakarta (SIB)
Secara umum, perkembangan IPM Indonesia Tahun 2010-2019 mengalami kemajuan yang positif. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (17/2), IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,92 pada tahun 2019.
“Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun dan meningkat dari level ‘sedang’ menjadi ‘tinggi’ mulai tahun 2016.
Pada periode 2018â€"2019, IPM Indonesia tumbuh 0,74 persen. Selama periode 2010 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,54 persen per tahun.
“Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah,†papar Kepala BPS Suhariyanto, Senin (17/2).
Dari dimensi Standar Hidup Layak, pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) masyarakat Indonesia mencapai Rp11,30 juta per tahun pada 2019.
Selama 2010â€"2019, dari perhitungan BPS, pengeluaran per kapita masyarakat rata-rata meningkat sebesar 2,02 persen per tahun.
Sayangnya, pencapaian tersebut belum diimbangi dengan kabar mengembirakan dari Papua. IPM Papua per 2019 masih berada di angka 60,84. Jauh dibandingkan dengan IPM DKI Jakarta sebesar 80,76. Namun, BPS mengklaim bahwa tidak ada provinsi yang berstatus pembangunan manusia rendah di Indonesia sejak 2018.
“Hal ini karena pada tahun 2018, status pembangunan manusia di Provinsi Papua telah berada pada level sedang,†ungkap BPS dalam catatannya.
Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah di Papua berkisar antara 11,05 tahun, masih cukup jauh jika dibandingkan dengan DI Yogyakarta yang sebesar 15,58 tahun.
Sementara itu, rata-rata angka Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Papua masih berkisar antara 6,65 tahun. Lagi-lagi, angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang mencapai 11,06 tahun.
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Menurut Suhariyanto, IPM 2019 kali ini dirilis lebih awal karena BPS ingin agar data tersebut bisa menjadi acuan pembangunan di Indonesia. (Bisnis/q)