Jakarta (SIB) Tidak perlu semua orang Indonesia bergelar doktor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena yang terpenting untuk Indonesia adalah keterampilan khusus, guna memasuki dunia kerja."Yang paling ideal memang pendidikan formal. Mulai dari SD (sekolah dasar) sampai universitas. Tapi tidak semua orang harus jadi doktor. Yang harus ditekankan adalah pelatihan vokasi (pelatihan), pendidikan-pendidikan kejuruan yang praktik," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (6/2/2014).Pola pelatihan untuk meningkatkan keterampilan SDM telah diterapkan oleh Jerman dan Swiss. Ini pun telah dipraktekkan oleh negara sebesar Jerman dan Swiss. Sebab kalau menunggu era masyarakat menjadi doktor, maka dunia usaha akan kehilangan pekerja produtif."Seperti di Jerman, Swiss seperti itu. Fokus ini yang akan kita lakukan. Dengan berikan, jika dalam jangka pendek tidak bisa dilakukan pemerintah, sektor swasta apa yang bisa dilakukan dengan public private partnership berkaitan dengan ini," jelasnya.Untuk mendongkrak keterampilan, telah disediakan program Balai Latihan Kerja (BLK). Namun menurut Chatib ini tidak berjalan baik. Karena anggarannya terbatas, terutama untuk daerah-daerah kecil."Ada banyak persoalan dengan BLK karena pemerintah daerah banyak datang dan keluh ke kami karena memang dana terbatas. Apa semua BLK seperti ini? Tidak. Yang ada di Jakarta dan kota-kota besar relatif lebih baik. Tapi yang ada di kabupaten, kurang dana," kata Chatib.Maka dari itu, Kemenkeu telah mempersiapkan insentif pajak untuk perusahaan yang akan membuat pelatihan bagi orang Indonesia. Ini memang agak lama, karena ruang insentif pajak yang sangat terbatas."Kami melihat, mungkin itu lebih baik dilakukan dengan cara dorong perusahaan untuk melakukan training sendiri sehingga tahu yang dibutuhkan apa. Caranya adalah dengan tax diductible (pengurangan pajak)," ujar Chatib. (detikfinance/x)