Jayapura (SIB)- Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya agar proses pembangunan di Provinsi Papua lebih dipercepat, saat berkunjung ke Jayapura, Sabtu.
"Kita ingin agar Papua ini pembangunannya dipercepat," ujarnya usai membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Hamadi, Kota Jayapura, Papua.
Sesuai janjinya, presiden menegaskan, ia akan segera kembali ke Tanah Papua untuk memastikan pembangunan di Papua berjalan seperti yang diharapkan.
"Saya sudah mutar ke beberapa lokasi yang ada di Jayapura, besok saya akan ke Merauke, lalu ke Manokwari dan Biak, sesuai dengan yang saya sampaikan, satu tahun paling tidak saya akan ke tanah Papua tiga kali," ujarnya.
Tidak hanya sekedar berkunjung, Presiden memastikan setiap kehadirannya di Tanah Papua akan memberikan dampak pembangunan.
"Saya pasti akan membawa sesuatu, entah yang namanya pembangunan untuk jalan, untuk jembatan, untuk kabel, entah membangun pelabuhan. Mungkin tidak di Jayapura, tidak di Sorong, tidak di Manokwari, tapi di kota/kabupaten yang lainnya," ucapnya.
Kunjungaan Presiden ke Tanah Papua kali ini adalah kedatangannya yang kedua setlah menjadi presiden. Sebelumnya Joko Widodo sempat menyambangi Tanah Papua pada akhir Desember dengan mengunjungi beberapa lokasi, seperti di Provinssi Papua yaitu, Kota Jayapura, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Biak. Lalu ke Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari dan Sorong.
PEMBANGUNAN JALAN TRANS PAPUA SELESAI 2019
Presiden Joko Widodo menyatakan pembangunan jalan trans Papua harus selesai pada 2019 dengan segala masalah yang menghambat harus bisa dirampungkan.
"Untuk trans Papua yang panjangnya 3.985 kilometer akan kita tangani tempat-tempat yang belum tertembuskan dan kita harapkan target maksimal 2019 harus semua sudah tersambung. Kerja siang malam karena memang banyak yang belum tersambungkan," ujarnya di Jayapura, Sabtu.
Oleh karena itu, ia akan memberi perhatian khusus bagi daerah-daerah yang sejauh ini akses jalannya belum terbuka karena menemui kendala.
"Tadi memang dari Dirjen PU ada sampaikan di daerah mana yang perlu mendapat perhatian, sebelah mana yang masih ada masalah, tapi memang masih banyak. Oleh sebab itu, kita minta sampai 2019 harus sudah selesai, jangan lebih," katanya.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto menjelaskan pihaknya telah merencanakan selama lima tahun ke depan untuk menyelesaikan semua jalan di Tanah Papua, mulai dari Sorong, Manokwari, Nabire, Wamena, Jayapura, hingga Merauke.
"Ada bagian-bagian yang kita percepat jadi trans Papua ini ada bagian-bagian yang kita percepat penyelesaiannya, seperti dari Wagete-Timika ini tinggal 22 kilometer. Diharapkan tahun 2016 ini selesai," katanya.
Jalan dari Wamena-Kenyam, katanya, tinggal 17 kilometer.
BERIKAN GRASI LIMA TAPOL
Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik ketika berkunjung ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) Abepura, di Kota Jayapura, Sabtu sore.
"Kita ingin menciptakan Papua sebagai tanah yang damai. Adapun sore ini saya memberikan grasi kepada lima orang, yaitu yang pertama kepada saudara Linus Hiluka yang dihukum 20 tahun penjara, Numbungga Telenggen dihukum seumur hidup, Apotnaholik Lokobal yang dihukum 20 tahun, Kimanus Wenda yang dihukum 20 tahun dan Yafrai Murib yang dihukum seumur hidup," kata Presiden Jokowi saat memberikan grasi di Lapas Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pemberian grasi itu merupakan langkah awal dari pembebasan tapol di Indonesia. "Kemudiannya nanti, hal ini akan dilanjuti dengan Amnesti dan lainnya dan kurang lebih ada 90 orang yang ada di sel," kata Presiden Joko Widodo.
Seperti diberitakan sebelumnya, Yafrai Murib mengaku bersyukur bisa terima grasi yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya bersyukur dengan grasi ini," kata Yafrai yang sudah tiga tahun menjalani hukuman di Lapas Abepura ketika ditemui Antara Jayapura, Sabtu siang, di Lapas Abepura ketika didampingi kuasa hukumnya Latifah Anum Siregar.
Sementara, Latifah Anum Siregar mengapresiasi grasi yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo. "Kami menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi keputusan presiden dalam konteks membangun kehidupan berdemokrasi yang lebih baik di Indonesia," katanya.
Sedangkan Linus Hiluka, yang ditemui wartawan usai menerima grasi mengatakan telah meminta Presiden Jokowi untuk meminta jaminan keselamatan bagi warga Papua pada umumnya.
"Tadi kami minta kepada bapak Presiden Jokowi, agar ada jaminan keselamatan untuk rakyat Papua dan kami khusus mantan tahanan politik," kata Linus. (Antara/W)