Jakarta (SIB)- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan kembali sisi negatif program pengampunan pajak sekaligus menegaskan pemerintah tidak akan mengulang lagi program sejenis di masa mendatang. "Amnesti mudah-mudahan tidak berulang lagi karena amnesti pajak itu mengampuni orang salah," kata JK di Bandung, Kamis (8/12). Di hadapan para akuntan yang ikut dalam Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) ke-8 dan Peringatan HUT Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ke- 59 di Bandung tersebut, JK meminta akuntan-akuntan yang ada di Indonesia untuk bekerja dengan profesional. Tidak menggadaikan integritasnya dengan mau melakukan pengurangan keuntungan perusahaan dan manipulasi laporan keuangan lainnya. "Jangan mengurangi keuntungan perusahaan dan tidak membawa lari uang ke luar, atau apapun. Kenapa bisa terjadi uang rakyat Indonesia disimpan di luar negeri, karena laporan keuangannya tentu tidak jujur," ujar JK. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan merosotnya animo wajib pajak (WP) untuk ikut serta dalam program pengampunan pajak. Setelah mencapai euforia tertinggi pada periode I di September 2016 lalu, jumlah WP yang ikut tax amnesty merosot pada periode II sampai akhir bulan ini. Jokowi mencatat, jumlah peserta amnesti pajak sampai kemarin hanya sekitar 481 ribu WP alias 2,5 persen dari total 20 juta WP yang ada di Indonesia. "Kecil sekali. Hanya 2,5 persen, hanya 2,5 persen saja," kata Jokowi saat Sosialisasi Amnesti Pajak di Pecatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali.Mantan Walikota Solo menyayangkan rendahnya kesadaran WP untuk tergerak memanfaatkan program bersih-bersih harta tersebut. Padahal dalam hitungan Jokowi, jika ada 10 juta WP yang ikut program tersebut maka dirinya menjamin Indonesia tidak perlu lagi berutang ke luar negeri. "Kalau separuh saja WP ikut tax amnesty, kita tidak perlu pinjam uang dari luar negeri, tidak perlu rebutan investasi, atau rebutan arus uang masuk," katanya. (CNN/d)