Jakarta (SIB)- Kondisi perekonomian global dan domestik tidak hanya berpengaruh ke sektor keuangan, namun juga ke sektor properti. Para pengembang rumah murah pun merasakan imbas dari kondisi ekonomi, seperti dampak kenaikan BBM dan pelemahan rupiah.Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo mengatakan para anggotanya sebagian besar merupakan pengembang rumah murah. Kondisi ekonomi tahun 2013 yang cenderung tidak stabil membuat para pengembang rumah murah terkena berbagai dampak."Anggota kami lebih banyak membangun rumah murah dan menengah. Setiap tahun membangun 60.000 hingga 80.000 unit di seluruh Indonesia. Situasi ekonomi memang agak galau, tapi kami yakin 2014 adalah tahun kesempatan bagi kamu untuk membangun rumah murah naik menjadi 100.000 unit," kata Eddy di Jakarta, Senin (20/1).Eddy memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, backlog (pesanan) perumahan mencapai 13,6 juta unit. Adapun kebutuhan rumah per tahun 700.000 unit, sementara kemampuan industri dalam membangun rumah mencapai 300.000 unit."Backlog rumah per tahun mencapai 400.000 unit, backlog saat ini 15 juta unit rumah. Dari data tersebut terlihat begitu besar permintaan perumahan, apalagi perumahan murah untuk masyarakat bawah," ujar dia.Kenaikan harga BBM, kata Eddy, membuat pengembang rumah murah terpukul. Kondisi ini membuat harga penjualan rumah murah diintervensi pemerintah. Selain itu, kenaikan harga BBM otomatis membuat biaya produksi rumah melonjak."Harga BBM naik berpengaruh ke supply. Harga material rumah naik, otomatis biaya produksi rumah naik. Marjin penjualan kami tergerus oleh biaya produksi yang tinggi. Kami dilema dari sisi supply maupun demand," ujarnya.Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah pun berpengaruh terhadap biaya produksi rumah. "Pelemahan rupiah tentu saja membuat harga material naik. Ini juga pengaruh ke biaya produksi rumah. Apalagi rumah murah, harganya bisa naik," kata Eddy.Saat ini banyak perbankan yang telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan mengimbau agar perbankan di daerah terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat memudahkan masyarakat memperoleh KPR.Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani mengatakan, peran BPD sangat penting lantaran aktif mengadakan sosialisasi. Firdaus mengatakan kebutuhan rumah masih cukup tinggi tiap tahun, mencapai 800.000 unit rumah."Rasio KPR berdasarkan PDB 13 persen membuat KPR terus tumbuh. Aktif sosialisasinya kepada BPD sehingga semakin mudah mendapatkan KPR. Peran BPD sangat besar, sehingga butuh dana perumahan yang banyak sekali," kata Firdaus di Jakarta, Senin (20/1).Lebih lanjut, Firdaus pun mengimbau perbankan, baik bank BUMN maupun bank lainnya dapat memberikan KPR dalam jangka panjang. "Kami juga meminta perusahaan asuransi, lembaga penjamin, dan dana pensiun juga menyalurkan KPR," ujar dia.Tidak hanya itu, Firdaus pun mengimbau perusahaan pemberi dana untuk dapat menerbitkan surat utang yang dapat dibeli perbankan. Ini agar perbankan dapat menyalurkan KPR lebih mudah."Perusahaan seperti PT Sarana Multigriya Finansial kami minta terbitkan surat utang. Ini untuk membantu likuiditas setiap bank," ujarnya. (Kompas.com/h)