Medan (SIB)
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Dr H Ridho Haykal Amal SH mengatakan, Musrenbang merupakan kegiatan untuk meningkatkan cakrawala berpikir pelaku koperasi dan UMKM Sumatera Utara.
Hal itu dikatakan Dr H Ridho Haykal Amal SH pada pembukaan Musrenbang/Forum Perangkat Derah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut serta Sinkronisasi Program/Kegiatan dengan Kabupaten/Kota di Hotel Grand Antares Medan, Kamis (13/2).
Dijelaskan, perlu ada persamaan persepsi dan pandang tentang koperasi dan UMKM. Untuk itu diundang legislatif agar penganggaran Diskop kabupaten/kota se-Sumut sesuai dengan selogan yang ada. Selama ini kabupaten/kota merasa tidak diperhatikan oleh provinsi, padahal banyak prioritas atau kegiatan yang harus dijalankan kabupaten/kota untuk memajukan perekonomian Sumut.
“Misalnya penguatan pengawasan ekonomi Danau Toba, ini seharusnya perlu dikuatkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, sehingga lebih maju ke depan untuk mendukung program pemerintah Danau Toba menjadi Destinasi Wisata Dunia,†harapnya.
Dikatakannya, dalam acara Musrenbang diundang Bapeda agar Bapeda menyampaikan penguatan pelaku koperasi dan UMKM dalam visi misi Sumut bermartabat. Dimana salah satu poinnya adalah menebalkan dompet para pelaku koperasi dan UMKM, sehingga dapat lebih maksimal dan hal itu akan dimulai dari budayanya, komunitasnya, zonanya atau dimulai dari provinsi.
Artinya akan ada sinerjitas, terintegrasi, perencanaan dan penganggaran. Kemudian dilibatkan Kadin, bagaimana sebenarnya Kadin membudayakan produk UMKM dan menguatkan koperasi. Sebab Kadin harus dapat menggeliatkan ekonomi para koperasi dan UMKM yang tentunya diawasi Dinas Koperasi kabupaten/kota.
Diundang juga Kementerian Koperasi bagaimana wawasan nasional melihat koperasi dan UMKM dalam kontes perekonomian nasional. “Apa maunya pemerintah pusat, terhadap ekonomi di Sumut dan hal ini menguatkan dana alokasi khusus misalnya bagi kabupaten/kota untuk bersinerji dalam komunitas UMKM. Misalnya tenun ulos dan lainnya itu dimunculkan agar budaya-budaya pekerjaan semacam ini menjadi pekerjaan yang menggairahkan karena pasarnya akan dibantu Pemprovsu maupun Dinas Koperasi kabupaten/kota,†jelasnya.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM mengatakan, Dinas Koperasi Sumut ingin menghimpun semua potensi yang ada di daerah untuk dapat dikelola. “Apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk membangkitkan perekonomian kerakyatan sampai ke tingkat desa, dalam hal itu Diskop mengundang instansi terkait. Dalam kegiatan ini dibahas apa penyebabnya sehingga tidak jalan selama ini, itulah sebabnya dilakukan Musrenbang membahas penyebabnya,†katanya.
Silaen mendorong Pemprov Sumut melalui Dinas Koperasi Sumut tetap digalakkan perekonomian melalui sektor koperasi, UMKM sebab pelaku-pelaku itu tinggal di desa. UMKM merupakan padat karya dan yang dikelolanya juga potensi daerah seperti pertanian, pariwisata dan lainnya. Kalau pelaku koperasi dan UMKM dibina, diarahkan dan dibantu permodalan maka usaha itu akan maju.
Hadir dalam Musrenbang itu Kabid Perencanaan Kementerian Koperasi Catur Susanto, Kadin Sumut Hendra, Direktur Eksekutif BI Wiwiek Sisto Widayat, Kabid Perencanaan Ekonomi Kemaritiman dan SDM Bapedasu Tasuji SP MSi, Sekretaris Diskop Parlindungan Pane SH MSi, Kabid Kelembagaan Unggul Sitanggang, Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Muhammad Ali Nafiah SH MSP dan Kepala Dinas Koperasi kabupaten/kota se-Sumut. (M12/q)