Jakarta (SIB)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan progres pencairan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah mencapai Rp 361,5 triliun atau 52,0% dari pagu Rp 695,2 triliun. Pencairan tersebut tercatat per tanggal 26 Oktober 2020.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020 secara virtual, Rabu (4/11).
Febrio berharap pemerintah bisa mencairkan atau membelanjakan seluruh anggaran PEN hingga akhir tahun 2020.
"Realisasi PEN sampai saat ini sudah mencapai 52% dari pagunya. Ini cukup terakselerasi dalam beberapa bulan terakhir, ini akan terserap menuju ke arah 100% sampai akhir tahun," kata Febrio.
Febrio mengatakan, proses pencairan akan dipercepat khususnya pada klaster pembiayaan korporasi yaitu mengenai penyertaan modal negara (PMN) kepada lima BUMN.
"Dua bulan terakhir akan banyak dipercepat lagi meski sudah akseleratif. 2 bulan akan terus dipercepat. Ada beberapa, seperti di sisi pembiayaan, pinjaman daerah, lalu PMN ke BUMN serta pinjaman BUMN. Ini akan cukup akseleratif di dalam sisa 2 bulan dari tahun 2020," katanya.
Anggaran program PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun ini terdiri dari 6 klaster. Pertama klaster kesehatan yang anggarannya Rp 87,55 triliun sudah terealisasi 35,1% atau Rp 30,74 triliun. Klaster perlindungan sosial sudah terealisasi 85,3% atau Rp 174,06 triliun dari total anggaran Rp 203,9 triliun. Klaster sektoral K/L dan Pemda sudah terealisasi 26,9% atau Rp 28,61 triliun dari total anggaran Rp 106,11 triliun.
Selanjutnya, klaster insentif usaha sudah terealisasi 29,4% atau Rp 35,49 triliun dari total anggaran Rp 120,61 triliun. Klaster dukungan UMKM sudah terealisasi 75% atau Rp 92,6 triliun dari total anggaran Rp 123,46 triliun%. Terakhir, klaster pembiayaan korporasi sudah cair Rp 1 miliar dari total anggaran Rp 53,57 triliun.
Febrio mengungkapkan pemerintah juga akan terus menyelesaikan hambatan-hambatan regulasi yang mempengaruhi realisasi program PEN. Caranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin.
"Pemerintah terus monitoring dan evaluasi untuk program penanganan covid dan PEN secara berkala. Monitoring ini baik dilakukan di tingkat kabinet, komite percepatan dan juga di internal Kemenkeu," jelasnya.
Perlu diketahui, program PEN akan dilanjutkan pada tahun 2021. Pemerintah sepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 372,1 triliun yang ditujukan untuk 6 klaster seperti di tahun 2020. (detikfinance/f)