Medan (harianSIB.com)Perwakilan
Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara mengumumkan kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN) hingga akhir Agustus 2024, meski menghadapi tantangan ekonomi global. Total pendapatan yang tercapai adalah Rp24,64 triliun (54,79% dari target), dengan penurunan 9,09% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena perlambatan penerimaan pajak dan bea cukai. Namun, defisit
APBN sebesar Rp19,52 triliun dapat dikendalikan melalui belanja yang produktif dan efisien.
Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Arridel Mindra dalam siaran tertulis kepada wartawan, Rabu (25/09/2024).
Disebutnya, untuk belanja negara mencapai Rp44,16 triliun (62,20% dari pagu), tumbuh 11,44% (yoy), dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, dukungan Pemilu, serta bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu penerima belanja terbesar dengan alokasi Rp1,34 triliun, yang digunakan untuk belanja penambahan nilai jalan dan jembatan sebesar Rp581,66 miliar.
Selain itu, terdapat pula alokasi belanja untuk kesehatan sebesar Rp697,44 miliar, meliputi Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta program pengawasan obat dan makanan.
Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai telah menyentuh lebih dari 3,26 juta keluarga penerima manfaat di Sumatera Utara.
Ekonomi Sumatera Utara tumbuh positif sebesar 4,95% pada Triwulan II 2024, dengan inflasi yang terkendali di angka 1,86% (yoy). Dana Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp29,35 triliun, naik 8,61%, dengan Dana Desa mencapai Rp3,4 triliun. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga menunjukkan pertumbuhan positif, mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.
Dalam rangka Pemilu 2024, pemerintah telah merealisasikan Rp1,50 triliun untuk KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan instansi terkait guna mendukung kelancaran dan keamanan Pemilu. (*)