Jakarta(harianSIB.com)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak terima dengan label 'juru bayar' yang disematkan padanya. Hal itu ia sampaikan usai diadukan sejumlah BUMN ke Komisi XI DPR.
Purbaya menilai seharusnya para pimpinan BUMN itu langsung menghadap dirinya, bukan mengadu ke DPR. Ia tak terima diperlakukan hanya sebagai juru bayar bagi BUMN.
"Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya," kata Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025) seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia memberi penjelasan soal tagihan subsidi dan kompensasi dari PLN dan Pertamina tahun 2024. Purbaya memastikan Kementerian Keuangan telah membayar lunas kewajiban-kewajiban itu tahun lalu.
Baca Juga: Purbaya Respons Kiriman Bunga Protes Cukai Rokok Tak Naik Purbaya mengingatkan ada jeda waktu beberapa bulan karena proses audit serta verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, pembayaran tak mungkin molor hingga tahun berikutnya.
Namun, Menkeu Purbaya berjanji memangkas proses tersebut menjadi satu bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor swasta sehingga paham cost of capital perusahaan bengkak imbas lamanya pembayaran tagihan tersebut.
Editor
: Wilfred Manullang