Medan(harianSIB.com)
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara memaparkan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 30 September 2025. Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Nofiansyah, bersama para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) di provinsi ini, Rabu (29/10/2025).
Ia menegaskan komitmen sinergi dalam mengawal APBN yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut mencapai Rp12,57 triliun. Rinciannya: Belanja Pegawai Rp7,92 triliun (77,28%), Belanja Barang Rp3,81 triliun (51,73%), Belanja Bantuan Sosial Rp54,93 miliar (79,15%), dan Belanja Modal Rp782,25 miliar (29,75%).
Baca Juga: Satpol PP Perkuat Penegakan Perda dan Kolaborasi Lintas Sektor Dukung Program Gubernur Bobby Nasution Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp31,95 triliun atau 73,85% dari pagu, sedikit menurun dari periode sama tahun lalu (73,98%). Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi dengan Rp21,44 triliun (80,95%), disusul DAK Non-Fisik Rp5,89 triliun, Dana Desa Rp2,85 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,38 triliun, Insentif Fiskal Rp126,89 miliar, dan DAK Fisik Rp250,37 miliar (29,39%).
Dukungan terhadap UMKM juga terus meningkat. Penyaluran KUR mencapai Rp11,44 triliun kepada 192.986 debitur, dengan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebagai penerima terbesar (Rp5,53 triliun). Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat Rp548,51 miliar untuk 99.392 debitur, mayoritas di sektor perdagangan besar dan eceran (Rp566,62 miliar atau 97,5%).
Editor
: Robert Banjarnahor