Medan(harianSIB.com)
Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara mencatat realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp19,39 triliun. Capaian tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Sugeng Apriyanto, bersama para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Sumut dalam siaran tertulis yang diterima harianSIB.com, Selasa (27/1/2026).
Sugeng merinci, realisasi belanja pegawai mencapai Rp10,78 triliun atau 98,16 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja aparatur negara, termasuk THR dan gaji ke-13.
Belanja barang terealisasi Rp6,37 triliun atau 88,84 persen dari pagu. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendidikan tinggi, penegakan serta pelayanan hukum, hingga ketahanan pangan.
Sementara itu, belanja bantuan sosial tercatat Rp68,82 miliar atau 99,16 persen dari pagu dan seluruhnya disalurkan melalui satuan kerja Kementerian Agama. Adapun belanja modal mencapai Rp2,16 triliun atau 75,90 persen dari pagu yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, pendidikan tinggi, serta modernisasi sarana dan prasarana Polri.
Baca Juga: Empat Pemda Wilayah BPJS Kesehatan KC Sibolga Terima Penghargaan UHC di Jakarta Selain belanja kementerian dan lembaga, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp42,50 triliun atau 96,92 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp26,91 triliun atau 99,18 persen dari pagu.
Komponen TKD lainnya meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp8,32 triliun atau 98,97 persen, Dana Desa Rp3,68 triliun atau 80,32 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,57 triliun atau 96,82 persen, insentif fiskal Rp224,80 miliar atau 96,84 persen, serta DAK fisik Rp803,47 miliar atau 94,31 persen dari pagu.