Jakarta (SIB)- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) geram luar biasa dengan Kementerian Keuangan lantaran sejumlah anggaran yang tak disetujui. Ketua Bawaslu Muhammad, bahkan menyebut Menkeu tak peduli Pemilu."Untuk Kemenkeu saya tegaskan Menkeu tidak peduli terhadap Pemilu khususnya kepada fungsi penyelenggaraan dan pengawasan," kata Ketua Bawaslu Muhammad, dalam rapat dengan TNI, Polri dan Kementerian di kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (9/1).Hal itu bermula dari beberapa anggaran program yang sudah diajukan tapi tak disetujui. Di antaranya, menurut Muhammad, UU 15 mengatur pengawas di lapangan tiap desa atau kelurahan ada 1-5 orang, tapi anggaran pengawasan ini tak disetujui Menkeu."Dalam Dipa Bawaslu jangankan penuhi 5,3 saja tak terpenuhi," ujarnya.Tak hanya itu, Bawaslu mengajukan anggaran pengawasan pemilu sampai selesai Pilpres yang digelar bulan Juli, tapi yang disetujui Menkeu hanya sampai bulan Juni."Kalau tidak ada (anggaran) maka dipastikan Pilpres tak terawasi, padahal panwaslu adalah aparat terdepan dalam pengawasan pemilu," imbuhnya.Hal lain yang menjadi keluhan Bawaslu adalah soal anggaran untuk petugas pengawas di tiap TPS. Bawaslu, KPU dan DPR sudah menyetujui program mitra pengawas pemilu dengan sejumlah anggarannya.Mitra pengawas pemilu penting untuk menutupi sumber daya panwaslu di TPS karena tiap TPS harus ada panwaslu. Program dan anggaran itu sudah dibuat minimalis, kemudian diajukan ke Kemenkeu tapi diblokir."DPR sudah setuju anggaran Bawaslu dalam mitra pengawas pemilu sejak 2013, namun oleh Kemenkeu dimentahkan. Itu saya katakan kemenkeu tak peduli Pemilu," ucap Muhammad.Padahal dalam Musrembangnas, presiden dalam pidatonya menyampaikan bahwa kementerian harus memberi prioritas untuk pelaksanaan pemilu 2014, termasuk pendanaan."Saat itu kami dapat sambutan menteri, tapi faktanya Menkeu belum jalankan instruksi presiden," imbuhnya. 200 Ribu Caleg Berebut 19 Ribu Kursi Proses demokrasi di Indonesia selalu berlangsung semarak terutama saat Pemilihan Umum. Salahsatu buktinya terlihat dari banyaknya jumlah caleg dan kursi yang diperebutkan dalam Pemilu 2014.Ada tiga tingkatan pemilu legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara rinci, jumlah daerah pemilih di tingkat pusat DPR RI ada sebanyak 77 dapil dengan 560 kursi.DPD terdiri dari 33 dapil dengan jumlah kursi yang diperebutkan 132 kursi. DPRD provinsi ada 259 dapil dengan 2.112 kursi. Lalu terbanyak adalah DPRD Kabupaten Kota 2.102 dapil dengan 16.895 kursi."Maka yang diperebutkan (secara nasional) adalah 19.699 unit kursi di 2.471 daerah pemilihan," kata ketua KPU Husni Kamil Manik dalam pemaparan rapat dengan TNI, Polri dan Kementerian di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Kamis."Jumlah calon (secara nasional) lebih kurang 200 ribu orang," imbuhnya.Husni menyatakan, hal itu perlu diantisipasi baik oleh Polri dan TNI maupun kementerian untuk mensukseskan Pemilu. Husni lalu menyinggung juga soal akibat dari Pileg, terutama bagi caleg yang gagal."Ekses-ekses dari hasil Pemilu ada yang menyiapkan rumah sakit dan seterusnya," ujarnya.KPU Targetkan Partisipasi Pemilih 75% KPU menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Pemilu dengan lembaga terkait. KPU menargetkan 75% pemilih berpartisipasi pada Pemilu 2014."Untuk tahun 2014 ditargetkan partisipasinya mencapai 75% baik Pileg maupun Pilpres. Jadi Pileg ditargetkan naik 5,77% dan Pilpres naik 3,36%," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.Partisipasi pemilih pada Pemilu memang terus menurun di Pemilu 1999 partisipasi pemilih mencapai 93,30%, sementara tahun 2004 menurun 84,07% pada Pileg dan 77,44% di Pilpres, sementara di Pemilu 2009 partisipasi pemilih Pileg 70,99% dan Pilpres 72,56%."Kalau kita lihat tren angka tersebut ada penurunan dari tahun 1999 sampai 2004 itu sebesar 7%, dari 2004-2009 ada penurunan 13%. Kalau kita pakai deret penurunan trennya 4%, kalau tidak dilakukan upaya pendidikan pemilih maka penurunan bisa jadi 17% dibandingkan Pemilu 2009," katanya. (detikcom/f)