Jakarta (SIB)- Seorang anggota US Army bernama Audi Sumilat mengaku menyelundupkan senjata ilegal untuk oknum Paspampres RI. Kabar tersebut sedang diinvestigasi oleh TNI."Saya sudah dengar tapi dalam proses investigasi. Mungkin sebaiknya karena Paspampres itu di bawah Mabes TNI jadi sebaiknya ke TNI," kata Kadispenad TNI Brigjen M Sabrar Fadhilah saat dikonfirmasi, Sabtu (9/7).Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman yang hendak dikonfirmasi belum bisa dihubungi.Sebelumnya diberitakan, prajurit AS bernama Audi Sumilat itu kini menjalani sidang dakwaan di pengadilan federal. Sumilat dan 3 orang rekannya merencanakan penyelundupan ini pada Oktober 2014 ketika mereka mengikuti pelatihan di Fort Benning, Georgia. Demikian dikutip dari situs Kantor Jaksa Amerika Serikat, District of New Hampshire, Kamis (7/7).Sumilat mengaku bahwa pada September dan Oktober 2015, dia membeli beberapa senjata api di Texas untuk anggota Paspampres. Senjata api itu diserahkan kepada anggota Paspampres yang sedang melakukan perjalanan dinas di Washington DC dan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Saat melakukan aksinya, Sumilat mengetahui bahwa para anggota Paspampres akan membawa senjata yang dibeli secara ilegal itu dari AS ke Indonesia.Sesuai aturan, Sumilat seharusnya mengantongi lisensi khusus untuk menjual senjata ke luar negeri. Namun, dia tidak memiliki surat itu.Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Brigadir Jenderal (Mar) Bambang Suswantono belum mengetahui perkara dugaan pembelian senjata ilegal yang dilakukan anggotanya di Amerika Serikat.Komisi I DPR Minta penjelasan TNIKabar penjualan senjata secara ilegal ke Paspampres segera direspons Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. Dia meminta agar Paspampres dan TNI melakukan klarifikasi memberi penjelasan. Bukan apa-apa tentara AS itu mengaku di persidangan, tentu harus ada pembersihan nama TNI dan satuan Paspamres."Sepengetahuan kami di Komisi I DPR, tahun 2015 tidak ada program Mabes TNI untuk membeli senjata genggam sekian pucuk untuk Paspampres. Kami khawatir ini pembelian ilegal yang dilakukan oleh perorangan atau oknum Paspampres yang membeli dari oknum aparat di Amerika Serikat," kata TB Hasanuddin yang juga mantan Sekretaris Militer Kepresidenan ini di Jakarta, Sabtu (9/7).TB Hasanuddin menambahkan, sejauh ini Komisi I DPR juga belum mendapat penjelasan resmi dari TNI. Namun, Hasanuddin menegaskan, lazimnya pembelian senjata untuk TNI dilakukan secara resmi ke pihak yang resmi pula. Kalau benar ada pengadaan senjata untuk Paspampres, Hasanuddin menegaskan, maka seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, yaitu, melalui kontrak pengadaan oleh Mabes TNI."Tidak boleh langsung oleh Paspampres dengan oknum di USA," tegasnya.Hasanuddin juga mengharapkan TNI segera memberikan klarifikasi. "Dan kalau benar ada oknum Paspampres yang melakukan pembelian ilegal, seharusnya diambil proses hukum sesuai aturan yang berlaku," pungkas mantan Kepala Staf Garnisun Wilayah DKI Jakarta ini. (detikcom/ r)