Bangkok (SIB)- Thailand terus bergolak. Pemerintah Thailand meminta kepolisian untuk menangkap para pemimpin aksi demo oposisi yang telah mengancam akan melumpuhkan Bangkok. Menurut para pejabat pemerintah Thai, aksi demo yang dimaksudkan untuk memaksa Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra mundur itu, telah kehilangan momentum. Sebabnya, jumlah demonstran yang turun ke jalan-jalan terus berkurang beberapa hari terakhir.Para pemimpin unjuk rasa antipemerintah tersebut masih bebas berkeliaran di Bangkok untuk menyampaikan pidato-pidato mereka yang berapi-api. Padahal surat perintah penangkapan atas diri mereka telah dikeluarkan. Perintah penangkapan ini dikeluarkan terkait peran mereka dalam kerusuhan, yang sejauh ini telah menewaskan delapan orang dan melukai ratusan orang. Salah satu pemimpin demo, Suthep Thaugsuban bahkan menghadapi dakwaan pemberontakan, yang secara teori bisa dihukum mati."Tugas kepolisian untuk menangkap Suthep karena dia diincar atas pemberontakan, jika tidak polisi akan menghadapi dakwaan pelanggaran jabatan," tegas Wakil PM Thailand Surapong Tovichakchaiku usai pertemuan dengan kepala kepolisian nasional seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1). Dikatakan Surapong, Suthep yang bekas anggota parlemen dari kubu oposisi itu, dilindungi oleh sekitar 40 pengawal pribadi. Menurut sejumlah pengamat, kecil kemungkinan Suthep akan mendekam di penjara mengingat dia mendapat dukungan dari sejumlah pihak kerajaanSementara itu, Kepala Kepolisian Nasional Adul Saengsingkaew mengatakan, sekitar 7 ribu demonstran diperkirakan akan tetap berada di jalan-jalan Bangkok. Jumlah ini menurun dari 23 ribu demonstran di malam sebelumnya. Para demonstran oposisi telah bertekad untuk terus melakukan aksi unjuk rasa hingga PM Yingluck meletakkan jabatannya karena dianggap sebagai boneka kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra.PM Yingluck sebelumnya telah mengumumkan untuk menggelar pemilu pada Februari mendatang menyusul aksi-aksi demo antipemerintah yang telah berlangsung dua bulan terakhir. Namun para demonstran bertekad untuk menggagalkan pemilu tersebut. Mereka khawatir pemilu tersebut hanya akan digunakan untuk mempertahankan dominasi politik keluarga Shinawatra yang kaya-raya.Pendukung Yingluck mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan ancaman bagi negara demokrasi yang rapuh dan ingin sengketa segera diselesaikan di kotak suara, tetapi oposisi memboikot pemilu 2 Februari. Perdana menteri juga menghadapi beberapa ancaman hukum, termasuk keputusan sebuah panel anti-korupsi mengenai apakah untuk mengambil tindakan dalam sehubungan dengan tuduhan korupsi sekitar skema subsidi usaha tani padi pemerintah.Kebuntuan ini adalah putaran terbaru dari krisis politik yang melanda Thailand sejak kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra digulingkan dari kekuasaan dalam kudeta militer tujuh tahun yang lalu. Demonstransi dipicu oleh diajukannya RUU amnesti yang bisa memungkinkan Thaksin untuk kembali tanpa masuk ke penjara karena tuduhan korupsi di masa lalu.Miliarder taipan yang kemudian berubah menjadi politisi itu memiliki dukungan elektoral yang kuat di Thailand bagian utara, tetapi ia dicerca oleh banyak orang selatan, kelas menengah Bangkok dan anggota mapan royalis.46 Negara Keluarkan Travel WarningEmpat puluh enam dari 68 kedutaan dan konsulat di ibu kota Thailand telah menyarankan warga negaranya, terutama yang berada di Bangkok, untuk menghindari tinggal di dekat lokasi demonstrasi, dan memastikan bahwa mereka menindaklanjuti perkembangan terbaru tentang "pelumpuhan" Bangkok.Kementerian Pariwisata dan Olahraga mengumumkan Rabu bahwa 46 negara dan teritori sejauh ini mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warganya termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Britania Raya, Irlandia, Prancis, Swedia, Jerman, Austria, Spanyol, Yunani, Portugal, Belgia, Luksemburg, Belanda, Denmark, Norwegia, Rumania, Finlandia, Hungaria, Italia, Swiss, Slovakia, Rusia, Kazakhstan, Polandia, Ceko, Turki, Israel, UAE, Kuwait, Oman, Arab Saudi, Jepang, China, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina.Banyak kedutaan terus memperbarui peringatan mereka dalam menindaklanjuti rencana Komite Reformasi Demokratis Rakyat berunjuk rasa di persimpangan-persimpangan utama di Bangkok sampai akhir pekan, untuk menekan pemerintah sementara agar mundur. Warga dari 46 negara dan wilayah yang disebutkan telah diminta untuk menghindari situs-situs unjuk rasa karena dapat meningkat menjadi kekerasan dan bahwa mereka harus memberikan waktu ekstra untuk melakukan perjalanan ke bandara.Sementara itu, negara-negara dan wilayah Asia Timur, khususnya China, telah meminta warganya, khususnya yang tinggal di Bangkok, untuk memantau situasi dan agar menghindari tempat-tempat protes. Hong Kong masih mempertahankan peringatan perjalanan merah yang diumumkan sebelumnya di ibu kota Thailand. Taiwan dan Filipina telah menyarankan untuk tidak memakai warna merah atau kuning untuk keselamatan diri mereka sendiri. (Detikcom/Ant/AFP/d)