Medan (SIB) -Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Japorman Saragih angkat bicara terkait pemberitaan di beberapa media massa, tentang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno yang menyatakan, wajar saja kalau PDI Perjuangan sering disamakan dengan PKI karena menipu rakyat.Japorman menilai pernyataan Arief Poyouno tersebut tidak bermoral. "Pak Arief Poyouno menunjukkan sikap yang tak bermoral, asal bicara saja," kata Japorman Saragih kepada wartawan via seluler di Medan, Rabu (2/8) saat ditanya tanggapan soal pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.Mantan anggota DPRD Sumut ini mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan Arief Poyouno berbicara tidak bermoral tersebut. "Apa maksud dan tujuan beliau berbicara seperti itu. Ini namanya sudah penghinaan luar biasa bagi kami (PDI Perjuangan)," kesalnya.Ia mengatakan Arief Poyouno dan rakyat Indonesia mengetahui Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan pernah menjabat Presiden RI, tapi kenapa bisa PDI Perjuangan disamakan dengan PKI. "Ketum kami sudah cukup baik bagi kader. Kalau kritikan biasa, beliau diam saja. Tapi pernyataan Pak Arief yang sekarang ini sudah kelewat batas," ujarnya.Saat ditanyakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno meminta maaf secara terbuka kepada PDIP, karena pernyataan dirinya yang menyamakan PDIP seperti PKI, ia mengatakan sebagai manusia sah-sah saja meminta maaf. Namun dalam hal ini, menurutnya, Arief Poyouno tidak etis yang meminta maaf. Sebab, Arief berbicara sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, bukan atas nama pribadi. Seharusnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang meminta maaf kepada PDI Perjuangan."Dia (Arief Poyouno) berbicara sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, seharusnya Ketua Umum Gerindra meminta maaf kepada PDI Perjuangan," tuturnya sembari kembali mengatakan ini namanya sudah penghinaan luar biasa.Berita sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno meminta maaf secara terbuka kepada PDIP. Ini karena pernyataan dirinya yang menyamakan PDIP seperti PKI. Arief menuliskan permohonan maafnya. Selain itu, dia membuat surat permohonan maaf yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000.Tidak Paham SejarahSementara itu, politikus PDI-P Masinton Pasaribu SH menuding Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyono tidak paham sejarah, terkait ucapannya yang menuduh PDI-P telah membohongi masyarakat dan dianggap seperti PKI. "Saya kira, pernyataan orang yang menuding sembarangan dan menyebut PDIP disamakan dengan PKI menandakan tidak paham sejarah," ujar Masinton Pasaribu kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta.Anggota Komisi III DPR RI tersebut menyatakan, PDIP merupakan partai yang berideologi Pancasila, bukan komunis seperti yang dikatakan Arief dalam pesan singkatnya ke sejumlah awak media. Menurut Masinton, masalah tuduhan Arief tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh organisasi sayap PDIP dan diharapkan segera diproses. "Biarlah diproses secara hukum, kita hanya menunggu saja" ujar Masinton sembari menyebutkan meskipun Arief bukan mewakili Partai Gerindra namun ucapannya harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.Ditanya wartawan, bagaimana sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenai hal ini, Masinton mengemukakan, Ibu Mega tidak mau ngurus yang begini-begini, hanya diserahkan kepada para kader. Sementara hubungan antara PDIP dan Gerindra, kata Masinton, hingga saat ini berjalan baik tanpa ada peregangan. Karena ucapan Arief tersebut bukan mewakili Gerindra meskipun Arief sebagai Wakil Ketua Gerindra.Dia meminta, supaya dalam situasi ini berhati-hati untuk menyampaikan ucapan, apalagi tudingan yang tidak berbasis sejarah.Pesan komunikasi politik tidak dapat ditarik kembali dengan upaya apapun.Dalam waktu terpisah, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing berpendapat, walaupun Arief Poyono membuat pernyataan minta maaf bermaterai, permasalahannya tidak bisa selesai begitu saja. Sebab, pernyataannya dilontarkan dan tersimpan di mata publik.Menurut Emrus, pernyataan maaf tidak bisa menghapus begitu saja ucapan yang bisa jadi sesat dan menyesatkan itu. Lagi pula, bagi khalayak yang menerima pesan tidak bisa menghapus sama sekali kogisinya dari pesan yang diterima." Pengamatan saya terhadap perilaku komunikasi politik dari aktor politik di Indonesia, masih ada elit partai di negeri ini belum mengindahkan aksiologi (etika dan moral) dalam melakukan tindak komunikasi politik," ujar Emrus sembari menyebutkan sekarang ini masih ada elit partai yang belum mengindahkan aksiologi komunikasi politik dan lontaran pesan komunikasi politik. Padahal, tambahnya, pengurus dan elit partai wajib belajar etika, moral dan filsafat komunikasi politik.Menyamakan partai tertentu dengan sebuah partai yang sudah dilarang keberadaannya, menurut Emrus, bisa menyesatkan publik, dan berpotensi menempatkan partai tertentu sebagai musuh bersama. (A17/J01/d)