Jakarta (SIB)- Pihak Istana Kepresidenan menepis pernyataan Ketum Gerindra Prabowo Subianto soal anggaran pembangunan LRT di Indonesia di-mark up alias digelembungkan. Justru Istana menjelaskan ada penghematan dana dalam proyek LRT."Ini kan terkait dengan LRT kan hitung-hitungannya kan? Nanti diperhatikan dalam hitung-hitungannya bahwa dalam hitungan pemerintah terjadi penghematan sebanyak Rp 13 triliun," ujar Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Jumat (22/6) malam.Ngabalin menambahkan proyek LRT yang digarap pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ngabalin mempertanyakan data apa yang dipakai Prabowo."Ingat, ini proyek pertama Indonesia yang tidak sepenuhnya menggunakan APBN. Mungkin sekitar 20-an persen. Itu kan dibilang tidak efisien atau di-mark up. Yang paling pertama harus dibutuhkan data-data apa yang dipakai," jelas Ngabalin.Seperti diketahui, Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia di-mark up. Dia pun mengaku mengantongi data soal biaya pembangunan untuk LRT di dunia yang hanya berkisar US$ 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain US$ 40 juta/km. Prabowo menyebut data terkait indeks harga proyek LRT sedunia didapatnya dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan."Saya tanya harganya berapa proyeknya, Rp 12,5 triliun. Luar biasa. Rp 12,5 triliun untuk sepanjang 24 km. Saya diberi tahu oleh Gubernur DKI yang sekarang, Saudara Anies Baswedan, dia menyampaikan kepada saya: Pak Prabowo, indeks termahal LRT di dunia 1 km adalah 8 juta dolar," ujar Prabowo sambutan dalam acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6).Saat dimintai konfirmasi mengenai pernyataan Prabowo, Anies justru meminta wartawan mencari data indeks harga proyek LRT sedunia itu sendiri. Di sisi lain, tudingan Prabowo sudah dibantah oleh Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar.Menhub Tepis TuduhanMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menepis tuduhan Prabowo Subianto soal anggaran pembangunan LRT di Indonesia di-mark up alias digelembungkan. Pengelolaan APBN ditegaskan Menhub dilakukan hati-hati."Kita itu sangat berhati-hati mengelola dana APBN. Oleh karena itu, kita melibatkan banyak konsultan, terutama internasional, kita harapkan sangat governance. Kita melibatkan instansi-instansi yang berwenang. Menurut hemat saya, sinyalir (mark up) itu tidak benar," kata Budi Karya di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6)."Saya tidak tahu persis ya kalau nggak salah ada pengurangan 10% dari penawaran kontraktor, setelah itu dievaluasi oleh konsultan dari internasional," sambung Budi."Seperti dilaporkan, setelah dikomparasi, dibanding Malaysia dan Thailand, (biaya LRT) kita lebih rendah 5-10%," tegas dia. Minta Prabowo Hati-hatiPihak Istana Kepresidenan meminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto berhati-hati menyebut ada mark up dalam pengerjaan proyek LRT. Istana menjelaskan bisa jadi ada pihak yang ingin menjebak Prabowo."Jadi apakah ada pakar ada yang mem-feeding informasi, hitungan ke Pak Prabowo, hati-hati jangan sampai membuat menjorokin Pak Prabowo dan menjadi sesat dan bisa menyesatkan kalau pidatonya tidak pakai data-data yang kuat, itu fitnah namanya. Hati-hati," jelas Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. (detikcom/d)