Jakarta (SIB) -Munculnya ancaman Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) yang akan pecah kongsi jika kadernya gagal menjadi Cawapres Prabowo Subianto, dapat dipahami oleh Partai Gerindra, namun tetap akan membicarakannya dengan PKS, termasuk dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan diajak membentuk koalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres ) tahun 2019 mendatang.
"Kami memahami sikap PKS yang bersikukuh agar kadernya mendapat posisi Cawapres Prabowo di Pilpres 2019. Apalagi, Gerindra - PKS sudah bekerja sama pada Pilkada serentak 2018 kemarin," kata Wakil Ketua Umum ( Waketum) Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/7).
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Gerindra itu menyatakan, Partai Gerindra akan duduk bersama dengan PKS dan PAN untuk membicarakan opsi-opsi Cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Menurutnya, selain 9 nama dari kader PKS muncul juga nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres atau Cawapres. Namun, kata anggota Komisi III DPR itu, kalau Anies Capres tak mungkin karena Rakornas Gerindra sudah memutuskan Prabowo Capres 2019.
Di lain pihak, PAN masih ngotot menyodorkan nama Ketum PAN Zulkifli Hasan dan beberapa tokoh lainnya seperti Amien Rais, Hatta Rajasa, dan Soetrisno Bachir sebagai Cawapres Prabowo. Makanya, dalam waktu dekat ini masalah Cawapres ini akan dibicarakan secara serius.
Sebagaimana diberitakan mass media, anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring mengancam akan memilih pecah kongsi dengan Gerindra jika kadernya tidak ada yang dipilih menjadi Cawapres Prabowo.
"Itu nggak bisa ditawar bahwa Cawapres harus dari PKS. Kami ngak mau jadi penggembira dalam Pilpres. Jika kami disuruh dukung-dukung saja, mungkin enggak. Mungkin kami lebih baik jalan masing-masing saja," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).
Sementara itu, dalam waktu terpisah mantan politisi PKS yang kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai di bawah kepemimpinan Muhammad Sohibul Iman , PKS sedang dalam titik terendah akibat salah arah. Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut larut, tidak tertutup kemungkinan PKS akan bubar pada Pemilu 2019.
"Sebelumnya, saya sudah menyampaikan adanya ketidakberesan Presiden PKS itu, yang sengaja menciptakan konflik di internal PKS," kata Fahri Hamzah, kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mantan Ketua Umum KAMMI ini berpendapat, cara memimpin PKS Sohibul, tidak menunjukan karakter Islam. Jadi, pimpinan PKS ini sudah salah arah, karena PKS secara kasat mata dihancurkan dari dalam.
Karena itu, Fahri mengajak kader PKS untuk bangkit menyelamatkan partai yang tengah mengalami perpecahan. Artinya, kondisi sekarang ini tidak bisa didiamkan, karena akan mempengaruhi perkembangan PKS ke depan.
"Harus ada yang bertanggungjawab. Kita bisa pakai tagar #SelamatkanPKS atau #SavePKS atau apapun. Sampai Selasa malam perpecahan makin serius," ujar Fahri sembari menambahkan, sejujurnya banyak keputusan Sohibul Iman yang justru merugikan PKS. Seperti surat edaran DPP PKS yang membuat aturan baru yang bersifat mengikat bagi kader PKS yang ingin maju sebagai calon anggota DPR tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor: 02/D/EDR/DPP-PKS/2018 yang ditandatangani oleh Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman.
Terdapat beberapa poin penting, terkait BCAD (bakal calon anggota dewan) yang telah ditandatangani terlebih dahulu sebelum disampaikan pada setiap level struktur. Juga, diwajibkannya para BCAD PKS untuk mengisi, kemudian menandatangani surat pernyataan yang isinya, bersedia mengundurkan diri. Masalah lain, diwajibkannya para BCAD PKS mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri dan mengosongkan kolom tanggal.
Selain itu, juga pernyataan Sohibul yang mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai Capres 2019. Padahal sebelumnya DPP PKS telah menetapkan 9 nama kadernya yang akan maju sebagai Capres dan Cawapres. Sedangkan, nama Anies Baswedan tidak ada di dalamnya. (J01/l)