Langkat (SIB) -Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara H Ngogesa Sitepu SH mengatakan, secara prinsip mematuhi instruksi Keputusan DPP Partai Golkar, sebaliknya dirinya kecewa dan merasa dizolimi atas keputusan pencopotan dirinya karena tanpa ada kesalahan dan klarifikasi sebelumnya.
"Kalau itu instruksi DPP kita terima. Tapi saya mau minta klarifikasi dengan Ketua DPP Partai Golkar atas kebijakannya. Karena alasan dan tindakan DPP itu semua tidak dapat diterima dan mengada-ngada, itu zolim namanya," sebut Ketua DPD Partai Golkar Sumut H Ngogesa Sitepu SH saat ditanya wartawan SIB via telepon selularnya, Senin (16/7) .
Kenapa disebut zolim, beber Bupati Langkat dua periode ini, karena DPD Partai Golkar Sumut yang dipimpinnya selama ini tidak pernah ada dan merasa melakukan pelanggaran satu kesalahan pun.
"Bila itu memang ada kesalahan, seharusnya diklarifikasi atau dipanggil ada peringatan 1, 2 dan tiga terlebih dahulu, karena ada Dewan Pertimbangan melalui koordinatornya. Namun semua mekanisme itu tidak ada, termasuk mekanisme pencopotan dirinya tanpa ada rapat DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota. Tapi secara serta merta tiba-tiba dicopot begitu saja," beber Ngogesa Sitepu.
Ngogesa Sitepu mengaku selaku Ketua Partai Golkar Sumut dirinya dipilih secara aklamasi oleh DPD Partai Golkar se-Sumut dan apa yang terjadi terhadap dirinya saat ini dirasakan sebagai tindakan semena-mena serta secara tidak langsung dapat menurunkan marwah dan citra Partai Golkar yang semakin baik selama ini. Karenanya, ia memiliki hak untuk meminta penjelasan kepada DPP Partai Golkar.
Bila mekanisme dan kebijakan DPP yang terjadi masih seperti yang dirasakannya selama ini seakan masih belum berubah. Bila hal ini juga tidak direspon positif oleh DPP, Ngogesa khawatir suara Partai Golkar dengan jargon suara rakyat suara Tuhan pada pemilu 2019 mendatang di Provinsi Sumut diyakini akan berpengaruh dan disayangkan.
"Saya tetap meminta di Sumut tetap kondusif, kalau ini memang keputusan DPP Golkar yang terbaik, saya terima dan legowo. Tapi, jangan sampai pula kecolongan, karena ada bisikan atau segelintir kepentingan politik," sebut Ngogesa Sitepu seraya menyebut semua tudingan menjelekkannya mengada-ngada dan tidak benar.
Ngogesa juga menampik alasan evaluasi kesalahan dirinya dikaitkan dengan pelaksanaan Musda Pakpak Barat dan Tebing Tinggi. Ia dengan tegas menjawab, itu tidak ada dan semuanya sudah putus dan SK-nya sudah diterbitkan beberapa waktu lalu. "Bohong itu, kalau dibilang belum," sebut Ngogesa Sitepu dengan nada tinggi.
Demikian halnya dengan pengajuan caleg yang disebut DPP Partai Golkar tidak sesuai petunjuk pelaksana yang digariskan partai, Ngogesa Sitepu yang didampingi Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Sumut Hasanuddin Nano, mengaku tidak mungkin hal itu terjadi karena semua sesuai Juklak dan sebelumnya telah diajukan. Tim Panitia Seleksi sebanyak sekitar 32 orang, telah kerja menjaring dan tahapan prosesnya berjalan dengan baik.
"Janganlah melukai diri kita sendiri hanya karena kepentingan pribadi atau perorangan, saya yang dikorbankan," sebut Ngogesa Sitepu seraya mengaku dirinya sama sekali tidak ada memiliki kepentingan sedikit pun dengan pengajuan Caleg tersebut, karena secara pribadi dirinya tidak lagi calon gubernur dan sudah lewat. Demikian juga tidak berniat jadi Caleg dan semata-mata untuk membesarkan Partai Golkar Sumut.
Ngogesa Sitepu mengaku selama ini sudah mengerjakan seluruh program dan kebijakan DPP Partai Golkar dan selama ini semua biaya ditanggung secara pribadi dan tidak ada meminta-minta dana ke DPD Tingkat II se-Sumut maupun dari DPP. Karena sejak menjadi Ketua DPD Partai Golkar, ia bercita-cita ingin membesarkan partai dan meringankan anggota, termasuk merehab Gedung DPD Partai Golkar Provinsi Sumut dengan anggaran biaya pribadi seperti terbangun seperti ini.
DPD Partai Golkar Langkat Minta Klarifikasi
Sementara itu DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat melalui Wakil Ketuanya M Sahrul yang ditanya wartawan SIB di sela Rapat Ranperda Inisiatif DPRD di Gedung Pegnosos Stabat, Senin (16/7) mengaku kaget dengan adanya pencopotan Ketua DPD Partai Golkar Sumut H Ngogesa Sitepu.
"Sepengetahuan kami tidak ada perlakuan indisipliner yang dilakukan Ketua DPD Partai Golkar Sumut Bapak H Ngogesa Sitepu SH. Karenanya kami akan minta klarifikasi ke DPD Partai Golkar Sumut terkait informasi pencopotan tersebut," sebut M Sahrul.
Sahrul mengaku dirinya juga mengikuti rapat di DPD Partai Golkar Sumut Minggu malam kemarin, namun tidak mengetahui adanya informasi pencopotan jabatan Ketua DPD Partai Golkar Sumut dan saat itu ada diangkat Plt Ketua DPC Partai Golkar untuk pencalegan. (A-26/R6/d)