Pangkalpinang (SIB) -Sejumlah ormas menggelar unjuk rasa di depan pintu masuk Bandara Depati Amir, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel). Mereka menolak diskusi Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) yang akan menghadirkan Ratna Sarumpaet cs.
Pantauan, Sabtu (25/8), puluhan warga berkumpul sejak pukul 10.00 WIB untuk menunggu kedatangan Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung, dan Marwan Batubara, yang akan menjadi panelis dalam kegiatan diskusi di Pangkalpinang.
Peserta aksi terdiri atas ormas FKPPI, PPM, PMII, Tim Relawan Cinta Damai, Aliansi Masyarakat Babel Cinta Damai, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Massa menilai kegiatan tersebut penuh dengan kepentingan kelompok tertentu.
Ratna Sarumpaet cs rencananya mendarat di Bandara Depati Amir, Kota Pangkalpinang, Pulau Bangka, dari Jakarta sekitar pukul 11.30 WIB.
Rikky Permana dari Pemuda Panca Marga Babel mengatakan kegiatan tersebut harus dibubarkan jika tetap berlangsung. Karena diskusi itu mengangkat tema selamatkan Indonesia dan Ganti Presiden 2019.
"Kalau diskusinya membicarakan masalah ekonomi Babel, kita tidak jadi masalah," jelas Riki.
Berikut pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Babel:
1.Kami menolak kegiatan tersebut diadakan/digelar di Provinsi Kep. Babel dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu.
2.Kami menolak kegiatan apa pun yang serupa diadakan/digelar di Provinsi Kep. Babel sebelum adanya ketentuan/aturan berkampanye yang ditetapkan oleh KPU.
3.Kami meminta kepada Kapolda Kep. Babel untuk tidak mengeluarkan izin kepada pihak penyelenggara terkait kegiatan tersebut, agar suasana kerukunan, ketenteraman, dan keakraban masyarakat sebelum menjelang masa kampanye tetap terjaga kondusif.
Polisi Tak Beri Izin
Sementara itu, polisi menolak memberikan izin acara diskusi bertema 2019 ganti presiden di Bangka Belitung. Diskusi itu dijadwalkan dihadiri Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung, hingga Marwan Batubara.
"Iya, tidak memberikan izin," kata Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Munim saat dihubungi lewat telepon, Sabtu (25/8).
"Kegiatan itu harus ada izin. Belum ada izin dari pihak kepolisian," dia menegaskan.
Menurut AKBP Abdul Munim, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Babel selama ini kondusif. Dikhawatirkan, jika acara itu berlangsung, akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Acara diskusi bertema ganti presiden 2019 ini, menurutnya, juga mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok.
Neno Dihadang
Di tempat terpisah, Neno Warisman dihadang sekelompok orang di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Riau. Neno saat ini masih tertahan di dalam mobil.
"Iya (masih di dalam mobil), saya bersabar aja," kata Neno saat dihubungi, Sabtu (25/8).
"Ini lagi negosiasi, Laskar Melayu sedang bernegosiasi dengan pihak aparat, dari Laskar Melayu Bersatu, nggak ada apa-apa, tinggal buka gerbang saja, tapi aparat belum mau buka gerbang, gerbang bandara," ujarnya.
Sebelumnya, sekelompok massa ini mengatasnamakan Barisan Pemuda Riau (BPR) menggelar demo penolakan deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru. Aspirasi penolakan ini mereka sampaikan di Polda Riau, Kamis (23/8). Mereka membawa spanduk yang isinya penolakan deklarasi #2019GantiPresiden.
Mereka ingin pihak kepolisian tidak memberikan izin rencana aksi deklarasi tersebut. "Kami minta rencana aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru harus ditolak. Kami minta aksi tersebut jangan dilaksanakan di Pekanbaru," kata Koordinator aksi Subarianto.
Kelompok massa ini menilai acara deklarasi #2019GantiPresiden yang akan dihadiri Neno Warisman cs itu merupakan bentuk makar. Bila tetap akan digelar, acara itu dinilai akan memicu bentrokan massa antara yang pro dan kontra.
"Kota Pekanbaru selama ini sangat kondusif. Jangan sampai acara mereka itu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat," kata Sabarianto.
Belakangan, penerima mandat acara Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, DD Gunawan mengundurkan diri dari kepanitiaan. Mundurnya penerima mandat sekaligus mencabut pemberitahuan acara tersebut ke Polresta Pekanbaru.
"Saya adalah penerima mandat sah resmi dari Jakarta. Saya adalah presidium yang ditunjuk menjadi presidium daerah. Saya nyatakan mulai hari ini saya bukan lagi penerima mandat," kata DD Gunawan dalam jumpa pers di Pekanbaru, Jumat (24/8). (detikcom/d)