Jakarta (SIB)- Kepala daerah menjadi sasaran KPK dalam beberapa waktu terakhir. Dalam waktu kurang dari dua minggu, ada dua kepala daerah yang dijerat KPK.Fakta itu membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan perilaku mereka yang kedapatan korupsi. Tjahjo pun mengingatkan agar para kepala daerah benar-benar menjaga diri dari rasuah."Kami menyesalkan ya. Baru belum dingin, masih memanas kembali," ucap Tjahjo di sela menghadiri pelantikan kepengurusan Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (28/10)."Saya kira tolonglah, termasuk diri saya, saling mengingatkanlah. Hati-hati dengan area rawan korupsi," imbuh Tjahjo.Tjahjo kemudian menyebut area rawan korupsi itu seperti jual beli jabatan, mekanisme hibah dan bantuan sosial, peraturan daerah retribusi dan pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa, serta perizinan, termasuk soal proyek. Menurutnya, integritas para kepala daerah itu harus dikedepankan."Mari sadar diri saja. Termasuk saya juga mencoba sekuat tenaga bahwa jangan saya jual beli jabatan misalnya, saya main proyek, semuanya," ucap Tjahjo."Karena ini menjadi sorotan KPK khususnya. Satu rupiah pun pasti akan dikejar oleh KPK. Ini menyangkut mental ya, mental apa yang harus kita bangun, saya kira semua pihak akan mendukung bagaimana proses pencegahannya dan pemidanaannya dan efek jera itu harus dinaikkan," imbuh Tjahjo.Kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK memang cukup intens terkait kepala daerah. Seperti pada Senin 15 Oktober 2018 ketika tim KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait suap proyek Meikarta. Menyusul kemudian pada Rabu 24 Oktober 2018 saat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang ditangkap karena menerima suap soal jual beli jabatan.Untuk itulah, Tjahjo menekankan kinerja inspektorat daerah sebagai pengawas untuk ditingkatkan. Dia juga mengaku sudah mengevaluasi aturan mainnya."Sudah, sedang dievaluasi, sudah selesai kok, tinggal PP (Peraturan Pemerintah)-nya saja yang sedang diselesaikan," ucapnya. (detikcom/f)