Porsea (SIB) -Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan SH MH mempersilahkan masyarakat Tobasa mengevaluasi kinerja Bupati Tobasa selama empat tahun terakhir ini. Hasil evaluasi tersebut supaya disampaikan kepadanya atau melalui DPC PDIP Tobasa, agar aspirasi masyarakat tersebut dibawa ke DPP PDIP untuk dibahas.
"Sebagai parpol pengusung pasangan Bupati Tobasa Darwin Siagian-Hulman Sitorus, kami siap mengevaluasinya jika selama memimpin tidak mengayomi masyarakat. Partai akan mempertimbangkan apakah mengusung kembali Darwin Siagian maju Pilkada Bupati tahun 2020," kata Trimedya Panjaitan ketika menerima aspirasi masyarakat Tobasa, pada pelaksanaan resesnya di dapil Sumut 2, Kamis (8/11) di Jalan Lumbandatu, Porsea.
Sammas Sitorus, anggota Serikat Tani di Tobasa menyampaikan, sudah lama mereka ingin bertemu dengan bupati, karena banyak yang harus disampaikan terkait pertanian dan kelompok tani. "Tapi bupati enggan bertemu kami dengan alasan belum ada waktu. Kami mohon agar bupati diingatkan dan mau menerima kami dari Serikat Tani," terangnya.
Warga lainnya, Hesron Sitorus, dari komunitas perjuangan masyarakat adat mengungkapkan, pembangunan fisik yang menggunakan dana desa cenderung tidak sesuai dengan ketentuan. Ternyata, pelaksana proyek harus mengirit semen karena harga semen yang seharusnya Rp 55.000 per zak ternyata menjadi Rp 65.000. "Setelah kami telusuri, ternyata, ada intervensi Pemkab Tobasa agar diwajibkan membeli semen seharga Rp 65.000," terang Hesron.
Pembangunan Jalan Di Tempat
Menanggapi pengaduan masyarakat tersebut, Trimedya mengatakan, dua periode kepemimpinan di Tobasa diwarnai korupsi, sejak Bupati Monang Sitorus dan Kasmin Simanjuntak. Keduanya masuk penjara, praktis pembangunan jalan di tempat. Di kepemimpinan Darwin Siagian diakuinya belum nampak indikasi korupsi, tapi pembangunan juga jalan di tempat.
"Selama empat tahun terakhir ini tidak ada perkembangan di Tobasa, untunglah ada Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang membawa Presiden Joko Widodo berapa kali ke Tapanuli. Setelah itu barulah ada warna pembangunan di Tobasa, tapi itu kerja pemerintah pusat, bukan pembangunan dari Pemkab," tuturnya.
Selain itu kata dia, ada kejadian aneh di Pemkab Tobasa, dua Kadis strategis mengundurkan diri, tapi tidak ada reaksi dari masyarakat maupun LSM. Seharusnya masyarakat demo mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Kemudian dana desa yang diprediksi KPK menguap sampai 40 persen, diperkirakan 3 tahun mendatang ini jadi bom waktu. "Seharusnya ada pemantauan dari LSM apakah dana desa sudah dipergunakan sebagaimana mestinya. Padahal tujuan Presiden Jokowi sangat mulia agar desa bisa dibangun," ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Hesron Sitorus mengakui, setelah ada dana desa, rata-rata kepala desa sudah memiliki mobil baru. Disinggung tentang tidak ada reaksi masyarakat menyoroti dana desa dan kepemimpinan bupati, dia mengatakan sudah melakukannya tapi tidak digubris penegak hukum.
Kemudian Trimedya menyarankan agar masyarakat menyurati Komisi III DPR RI, lewat surat itu mereka bisa melakukan kunjungan khusus ke daerah tersebut. "Selain reses, kunjungan kerja, kami juga ada kunjungan khusus menyikapi pengaduan masyarakat. Itu dibiayai negara, suratilah, kami pasti datang," imbuhnya. Pertemuan ini diprakarsai pengurus LSM Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Tobasa. Turut hadir, Batara Tambunan, Nando dan Rinto Hutapea. (A10/q)