Medan (SIB)- Komisi D DPRD Sumut, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Provsu, BBPJN (Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional) dan ICK (Ikatan Cendikiawan Karo) Sumut sepakat "menggedor" Menteri PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) di Jakarta, hari ini Rabu (14/11) guna menuntut penganggaran pembangunan Jalan Tol Medan - Berastagi di APBN TA 2019 sebesar Rp4 triliun lebih, guna mengatasi kemacetan jalan nasional jurusan Medan - Berastagi.Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan Bappeda Provsu, Dinas BMBK Provsu, BBPJN dan ICK Sumut yang dipimpin Ketua Komisi D Ari Wibowo dihadiri anggota Komisi D Fahrizal Efendy Nasution, Ir Yantoni Purba MM, Syamsul Qodri, Donald Lumbanbatu, Leonard S Samosir, Darwin, Jaffar Harahap, Darwin Lubis dan Baskami Ginting, Selasa (13/11) di DPRD Sumut untuk membahas kelanjutan pembangunan Jalan Tol Medan - Berastagi maupun jalan alternatif lainnya.Dalam kesimpulan rapat dengar pendapat yang disampaikan Ari Wibowo, seluruh instansi pada intinya sudah sepakat untuk mendukung sepenuhnya usulan pembangunan akses Jalan Tol Medan-Berastagi ke Menteri PUPR dan Bappenas agar disetujui dan dapat dianggarkan melalui APBN, karena jalan Medan-Berastagi sekarang ini sangat tidak layak sebagai akses utama."Akses jalan nasional jurusan Medan-Karo saat ini sudah tidak layak lagi menjadi jalan akses utama, karena hampir tiap hari terjadi kemacetan berjam-jam lamanya, sehingga sangat merugikan perekonomian masyarakat. Jadi, untuk merealissikan jalan tol ini, kita sudah sepakat, Rabu (14/11) "menggedor" Kementerian PUPR dan Bappenas di Jakarta," tegas Ari.Ditambahkan Ari Wibowo, pembangunan akses jalan tol Medan-Karo ini sangat bagus, karena memiliki dampak positip dari program pembangunan infrastruktur jalan tol yang tidak hanya digunakan sebagai akses Medan dan Karo, tapi juga menjadi akses sejumlah kabupaten dan provinsi, seperti Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas (Humbang Hasundutan) maupun Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) bahkan beberapa kabupaten kawasan penunjang destinasi wisata Danau Toba.Sebelumnya, Ketua ICK Dr Ir Budi D Sinulingga didampingi sejumlah tokoh ICK lainnya Saad Afifuddin Sembiring, Prof Dr Ing Johannes Tarigan dan Ir Jhon Modal Pencawan mengatakan, pihaknya bersama Komisi D harus terus berjuang agar pembangunan Jalan Tol Medan - Berastagi segera dialokasikan anggaran pembangunannya di APBN."Kami khawatir akan terjadi perpindahan minat turis dari kawasan utara Danau Toba ke Selatan dan Timur. Kemudian, komoditi kawasan utara akan kurang memiliki daya saing sehingga terjadi disparitas pembangunan serta terjadi gangguan aktivitas sosial budaya, jika jalan tol tersebut tidak terwujud," pungkas Budi Sinulingga. Budi Sinulingga dan Johannes Tarigan mengusulkan peningkatan jalan Medan - Brastagi memakai jembatan beton (cantilver) pada black spot seperti pola jalan kelok 9 di Sumatera Barat. "Atau penembokan pada titik rawan longsor, pelebaran pada titik yang bisa dilebarkan atau pembangunan jalan Rawasering menjadi tol atau non tol 3 jalur dengan panjang 90 Km," katanya.Dengan demikian, lanjut Sinulingga, akan menjadi jalan sosial ekonomi bagi Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun dan Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi NAD. Kemudian, pembangunan jalan Rawasering itu akan mendukung kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba, apabila dilengkapi dengan kapal ferry," tambahnya.Sementara itu, Johanes Tarigan menegaskan, ketika pihaknya melakukan studi kelayakan, pembangunan Jalan Tol Medan - Berastagi yang panjangnya mencapai 43 Km ini menghabiskan anggaran sekitar Rp4 triliun, sehingga tidak terlalu berat mengalokasikannya di APBN.Anggota Komisi D Yantoni Purba, Leonard Samosir, Syamsul Qodri Marpaung dan Donald Lumbanbatu optimis pembangunan jalan Tol Medan - Berastagi akan segera terealisasi. "Kita harus punya target membangun jalan tol ini. Jika perlu dibangun secara multiyears. Berapa ada uang kita, kita alokasikan pembangunannya," ujar Syamsul.Kepala Bappeda Provsu yang diwakili stafnya Roy mengatakan, tertundanya pembangunan Jalan Tol Medan - Berastagi ini disebabkan masuk kawasan hutan lindung. Padahal dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah diperdakan sudah diakomodir. "Pembangunannya bisa dengan sistem kerja sama, sangat menguntungkan," tandasnya.Lain halnya yang diungkapkan pihak BBPJN yang diwakili stafnya Herison, selain kendala pembangunan jalan melintasi kawasan hutan, juga terbentur dengan dana, sebab diketahui pembangunan jalan tol itu sangat besar. Sementara anggaran untuk jalan nasional di Sumut tahun ini sangat anjlok.(A03/c).