Jakarta (SIB)- KPK tengah menelusuri informasi tentang dugaan penanggalan mundur dalam sejumlah dokumen perizinan proyek Meikarta. Informasi itu dicek penyidik pada keterangan sejumlah saksi."Terkait dengan perizinan, KPK mendalami informasi adanya indikasi backdate atau penanggalan mundur dalam sejumlah dokumen perizinan Meikarta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (13/11).Dokumen yang dimaksud Febri seperti sejumlah rekomendasi sebelum penerbitan IMB serta perizinan lingkungan dan pemadam kebakaran. Hal itu pun ditanyakan pada tiga orang yang kemarin diperiksa sebagai saksi yaitu Joko Mulyono (Kabid di bagian Hukum Pemkab Bekasi), Asep Efendi (Pengawal Pribadi Bupati), dan Daniel Firdaus (Kabid PSDA Dinas PUPR Kabupaten Bekasi)."Terkait dengan adanya dugaan backdate dalam perizinan Meikarta ini, KPK sedang menelusuri juga apakah pembangunan sudah dilakukan sebelum perizinan selesai," ucapnya."Kami menduga persoalan perizinan Meikarta terjadi sejak awal, misalnya masalah pada tata ruang. Karena itu, sebenarnya beralasan bagi pihak pemprov, pemkab ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan Meikarta," imbuh Febri.Dalam perkara ini, KPK menetapkan 9 tersangka termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka yang berasal dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima suap Rp 7 miliar yang merupakan bagian fee fase pertama senilai Rp 13 miliar untuk perizinan proyek Meikarta.Terkait evaluasi perizinan Meikarta ini, KPK sudah pernah angkat bicara. Salah satunya, KPK mencontohkan soal evaluasi perizinan yang dilakukan berbagai instansi berwenang saat KPK menangani dugaan suap Raperda Reklamasi Jakarta. (detikcom/d)