Kisaran (SIB) -Isu berhembus kuat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemkab Asahan, terkait kucuran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Tahun Anggaran 2013, yang disinyalir sarat penyelewengan di masa Gubsu Gatot Pujo Nugroho.
Kadis Kominfo Kabupaten Asahan Rahmad Hidayat Siregar ketika dikonfirmasi SIB, Sabtu (17/11) melalui telepon seluler mengatakan tidak mengetahui atau mendapat kabar ada pejabat Pemkab Asahan diperiksa KPK. Dia mengaku, selentingan ada mendengar keberadaan KPK di Asahan, namun itupun juga diberitahu rekan-rekan media.
Didesak kembali tentang pemeriksaan KPK itu, secara elegan Kadis Kominfo Asahan tersebut mengatakan bukan kapasitas mereka untuk mengetahuinya, apalagi mencari tahu. Menurutnya, KPK punya prosedur atau SOP tersendiri dalam melakukan penyelidikan, sehingga tidak sembarangan proses pemeriksaan terhadap suatu kasus.
"KPK tidak perlu memberitahukan jika ada pemeriksaan, begitu juga sebaliknya kami tidak mungkin menanyakan hal itu kepada KPK," katanya.
Tidak lama setelah konfirmasi ke Rahmad Hidayat Siregar, para wartawan mendapat informasi KPK diduga sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mantan pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran di Mapolres Asahan. Selain pejabat RSUD HAMS, turut ikut juga 2 mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebelumnya Dinas PU, masuk ke salah satu ruangan di Polres Asahan yang disinyalir dipakai KPK melakukan tugasnya.
Para wartawan, termasuk SIB bergegas ke Mapolres Asahan dan mencurigai ruangan dimaksud adalah ruangan Promoter Polres Asahan. Lama menunggu, wartawan akhirnya melihat 2 mantan Direktur RSUD HAMS Kisaran yakni dr H dan dr N keluar tiba-tiba, tanpa bersedia memberikan komentar ketika ditanya wartawan. Selanjutnya, terlihat lagi H dan R yang sama seperti 2 mantan Direktur RSUD HAMS Kisaran, tetap berjalan tanpa mau memberikan komentar. Melihat situasi ini, wartawan merasa kecolongan karena tidak diketahui pastinya dari ruang mana para pejabat dimaksud keluar.
"Wah, terkecoh kita," ujar Susilawady, salah seorang wartawan media online.
Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu SIK MH melalui Kasat Reskrim AKP Ricky Pripurna Atmaja SIK ketika dikonfirmasi SIB lewat telepon seluler mengatakan tidak mengetahui terkait adanya pemeriksaan pejabat disebut di atas oleh KPK di salah satu ruangan Polres Asahan. Ditanya, apakah ada ruangan di Mapolres Asahan dipakai KPK?, Ricky menjawab sepertinya iya, namun dia tidak berani memastikan .
"Mungkin ada, tapi kita tidak tahu ruangan mana yang dipakai," kata Ricky.
Keluarnya pejabat-pejabat disebut di atas dari salah satu ruangan Mapolres Asahan yang diduga dipanggil KPK, menimbulkan asumsi kedatangan mereka menyangkut proyek pembangunan gedung VIP RSUD HAMS Kisaran, berbiaya Rp 26 miliar lebih Tahun Anggaran (TA) 2013, yang saat ini kabarnya sedang disidik KPK.
Pembangunan gedung berlantai III VIP RSUD HAMS Kisaran ini memang sempat menjadi sorotan, bahkan SIB pernah memberitakannya. Hal ini dikarenakan, belum sampai satu tahun difungsikan, gedung di beberapa titik mulai lantai I hingga lantai III, dinding dan lantainya mengalami keretakan. Saat itu, menjabat sebagai Direktur RSUD HAMS Kisaran adalah dr N. (E02/d)