Jakarta (SIB) -Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan masih ada 5 juta KTP ganda. Ia meminta masyarakat yang memiliki KTP ganda melapor secara aktif ke pemerintah.
"Ada 5 juta yang punya KTP ganda. Ada 2 atau 3 namanya sama, punya KTP ganda. Ini nggak bisa kita kejar. Kami hanya mengimbau mereka proaktif (melapor) dari 3 KTP itu mana yang dia pakai? Mana tempat terakhir, dia pakai alamatnya di mana, kota mana. Ini masih ada 5 juta," kata Tjahjo di Ecovention Ancol, Jl Lodan Timur, Jakarta Utara, Sabtu (17/11).
Tjahjo menyebutkan, prinsipnya, Dukcapil tidak mudah mengeluarkan NIK baru karena berpotensi KTP ganda. Sedangkan bagi 180 juta pemilik KTP tunggal, Tjahjo memastikan tidak akan bisa mencoblos di TPS berbeda.
"Dukcapil sudah sampaikan akses kami kepada KPU dan Bawaslu. Kami tegaskan tidak mudah menerbitkan NIK baru karena akan berpotensi kepada NIK ganda. Kami jamin yang 180 juta sekian itu NIK-nya tunggal, kami jamin nggak akan mungkin bisa mencoblos di beberapa TPS," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan sudah menyerahkan data DP4 kepada KPU pada akhir Desember 2017 dan KPU tinggal mencocokkannya lagi. Sebanyak 97 persen masyarakat sudah merekam ulang datanya di e-KTP, tetapi 3 persen di antaranya belum merekam ulang.
Tjahjo menyebut anak remaja yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dipastikan sudah terdata. Namun ia mengimbau remaja yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara proaktif melapor agar bisa memakai hak pilihnya.
"Tapi yang 17 April nanti anak-anak remaja masuk dewasa sudah ada datanya semua masuk by name by address. Tinggal bagaimana teknisnya apakah anak-anak masuk remaja mau proaktif, tapi secara prinsip sudah bisa menyelesaikan," imbuhnya.
Tjahjo menyebut Dukcapil sudah melakukan upaya jemput bola perekaman e-KTP, misalnya dengan membuka loket di perguruan tinggi dan di pelosok suku-suku terasing. Selain itu, ia meminta pemilih yang tinggal di luar negeri maupun yang sering berdinas ke luar negeri mengecek apakah sudah melakukan perekaman e-KTP dan masuk DPT agar bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. (detikcom/d)