Jakarta (SIB) -Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menegaskan tidak ada kepala daerah yang kebal hukum. Kepala daerah yang memberikan dukungan kepada Jokowi-Amin pun tidak berarti kebal hukum.
"Dukungan kepada Pak Jokowi bukan berarti garansi kemudian jadi kebal hukum. Kalau kita lihat presiden juga tidak punya kewenangan untuk campur tangan terhadap kasus hukum," kata Hasto kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11).
Hasto, yang juga Sekjen PDI Perjuangan, menyebut dukungan dari kepala daerah untuk pasangan nomor urut 01 bukan untuk mencari perlindungan hukum. Dukungan diberikan karena program-program Jokowi yang dinilai prorakyat.
Senada dengan Hasto, jubir TKN Lena Maryana Mukti menyebut kedudukan setiap orang sama di mata hukum, meskipun orang tersebut mendukung Jokowi.
"Sejauh ini Presiden Jokowi sejak awal menyatakan tidak akan mengintervensi kasus hukum yang dihadapi oleh siapa pun. Itu prinsip yang dipegang oleh Pak Jokowi dan tidak perlu kami gembar-gemborkan karena kenyataannya tidak pernah ada kasus yang bebas karena ada intervensi dari pemerintah atau dari Presiden Jokowi," kata Lena.
Pernyataan TKN ini terkait OTT KPK terhadap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu lewat operasi tangkap tangan (OTT). Seperti diketahui, sehari sebelum ditangkap Remigo yang Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat menghadiri deklarasi mendukung Jokowi-Maruf Amin. (detikcom/q)