Pakpak Bharat (SIB) -Pasca kasus Operasi Tertangkap Tangan (OTT) yang menjerat orang nomor satu di Pemkab Pakpak Bharat, Sekretaris Daerah (Sekda) Sahat Banurea mengaku telah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pakpak Bharat oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Penunjukan itu telah diterima Sahat Banurea, Senin (19/11) lalu untuk memimpin jalannya roda pemerintahan di Pakpak Bharat. Maka dengan penunjukan itu, Sahat akan memimpin tugas-tugas di Pemkab Pakpak Bharat yang sebelumnya biasa dilaksanakan oleh bupati.
Sahat pun menyampaikan rasa prihatinnya atas peristiwa hukum yang melibatkan Bupati Pakpak Bharat non-aktif, Remigo Yolando Berutu dan Plt Kadis PU Pakpak Bharat David Anderson Karo Sekali.
"Kami turut prihatin atas permasalahan ini," ujarnya.
Sebab katanya, Pemkab Pakpak Bharat sempat mengalami kekosongan kepemimpinan, setelah Remigo Yolando Berutu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan posisi Wakil Bupati Pakpak Bharat lowong sejak Februari 2018 lalu, karena meninggalnya Maju Ilyas Padang.
"Kami sudah menerima radiogram dari Gubernur Sumut yang ditunjukkan kepada kami selaku Sekda untuk melaksanakan tugas sehari-hari bapak bupati," kata Sahat di lapangan upacara kantor Bupati Pakpak Bharat, kompleks Sindeka, Salak, Rabu (21/11).
Di hadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pakpak Bharat, Sahat menegaskan agar para pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tetap menjalankan program yang telah ditetapkan, meski orang nomor satu di Pemkab Pakpak Bharat tersangkut permasalahan hukum.
"Saat ini kita dalam suasana prihatin, sehubungan dengan permasalahan yang telah kita ketahui di media massa. Namun itu, seluruh ASN tetap jalankan tugas seperti biasa," ucap Sahat.
Apalagi saat ini semakin mendekati akhir tahun 2018, ia berharap serapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal. Ia pun meminta kepada setiap OPD supaya turut menyelesaikan laporan administrasi seluruh kegiatan maupun program yang telah terlaksana.
"Kita ketahui semua ini sudah di posisi akhir tahun. Para pimpinan OPD dan seluruh ASN di masing-masing OPD supaya memonitor dan mengendalikan program kegiatan yang belum tuntas. Target supaya bisa dicapai. Seluruh kegiatan dibuat laporan pertanggungjawaban," tegas Sahat. (Dik-MBM/h)