Jakarta (SIB)
Pemilik toko di Kawasan Sabang, Jalan H Agus Salim, Jakarta Pusat mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menyampaikan penolakan atas rencana revitalisasi kawasan Sabang yang akan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL).
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani memimpin audiensi yang dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, serta Ketua Komisi B Abdul Aziz. Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS), meminta PKL dipindah ke kawasan kuliner Thamrin 10.
"PKL dipindah ke tempat lebih layak. Kan ada Thamrin 10 alangkah baiknya PKL dipindah ke sana atau kawasan kuliner BSM," ucap Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan, saat audiensi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
Selain itu, pemilik toko juga mendapat informasi akan adanya penyempitan parkir di Jalan H Agus Salim. Kuasa hukum PPS, Nasatya Danisworo, menyebut, parkir di Kawasan Sabang akan dibuat parkir paralel dan hanya di sebelah kiri jalan.
"Kalau rencana berlanjut, akan melanggar hukum Perda 5 tahun 12 Perparkiran. Pemda wajib sediakan fasilitas parkir kepada pengusaha," ucap Nasatya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi menyebut konsep penataan masih sementara. Dia mengaku masih menghimpun masukan-masukan, termasuk dari masyarakat.
"Ini baru rencana, rencana ini akan menampung aspirasi. Ini juga menampung. Kita menunggu reaksi warga apa masukan," kata Irwandi.
Irwandi mengaku, penataan Kawasan Sabang untuk mengembalikan keramaian di kawasan tersebut. Dia mengaku, saat sekolah dulu sering kongkow di Kawasan Sabang.
"Tidak mungkin Pemda DKI atau Pemkot menelantarkan semua. Kalau hilangkan parkir itu akan mematikan Sabang. Saya SMA juga nongkrong di Sabang," kata Irwandi.
"Kalau ada penataan, kita komprehensif, kita tata. Goal kita adalah bagaimana kita mengembalikan kejayaan Sabang," ucap Irwandi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani berharap pihak Kota Administrasi Jakarta Pusat memperhatikan aspirasi dari pemilik toko Kawasan Sabang. Saat ini, Zita mengaku Kawasan Sabang sudah semerawut.
"Pak Wakil, untuk dibantu, keluhan pedagang, bayar pajak, lebih diperhatikan penataannya. Ini sudah ada tahun 1958. Kemarin tempat pedagang tertutup PKL. Bukan anti tapi ditata rapi," kata Zita. (detikcom/f)