Jakarta (SIB)
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Dirjen Bimas Katolik yang baru, Aloma Sarumaha. Plt Dirjen Bimas Katolik yang baru menggantikan pejabat sebelumnya yang beragama Islam.
Dalam situs resmi Kementerian Agama, seperti dilihat, Rabu (12/2), Fachrul menunjuk Aloma Sarumaha menggantikan Nur Kholis Setiawan sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik. Aloma sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Bimas Katolik.
Fahcrul resmi menunjuk Aloma melalui surat perintah yang ditandatanganinya pada Selasa (11/2). Bersamaan dengan itu, Fachrul juga menunjuk M Thambrin sebagai Plt Irjen Kemenag yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Itjen Kemenag.
"Surat perintah sudah ditandatangani oleh Menag. Per hari ini, Plt Dirjen Bimas Katolik adalah Aloma Sarumaha, dan Plt Irjen adalah M Thambrin," kata Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan.
Nur Kholis mengatakan dalam waktu dekat Kemenag akan membuka lelang jabatan untuk kedua posisi tersebut. Lelang jabatan juga akan dibuka untuk jabatan eselon II yang belum terisi.
"Semoga beberapa jabatan Eselon I dan II di Kemenag yang kosong bisa segera terisi. Kami akan lakukan lelang jabatan dalam waktu dekat," kata Nur Kholis.
Seperti diketahui, jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik yang diisi pejabat muslim menjadi polemik. Sekjen Kemenag Nur Cholis Setiawan yang juga mengisi jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik awalnya menjelaskan bahwa pengangkatan Plt itu sudah sesuai prosedur.
Namun belakangan, Nur Cholis mengaku khilaf dan meminta maaf atas polemik tersebut. Ia mengaku kurang cermat memahami aturan sehingga kurang tepat saat memberikan masukan kepada Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama.
Kritik Menag
Partai Golkar menyoroti kontroversi-kontroversi dari Kementerian Agama (Kemenag). Golkar meminta Kemenag kembali pada semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu membangun moderasi beragama.
"Moderasi beragama itu adalah sikap dalam bahasa Arabnya itu wasatiyah ya, sikap yang lebih toleran, yang lebih terbuka, yang lebih inklusif dalam kehidupan keagamaan. Nanti tercermin misalnya toleransi kehidupan keagamaan kita menjadi lebih terbuka, agama jangan sampai memunculkan konflik," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Ace meminta Menag Fachrul Razi mengarahkan Kemenag kembali pada tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Menurutnya, Menag tak perlu mengurusi hal-hal di luar kewenangannya dan tidak membuat kebijakan yang kontroversial.
"Karena itu Kemenag ya harus kembali Menteri Agama memiliki manajemen kepemimpinan yang diarahkan pada hal-hal yang memang menjadi tugas pokok dan fungsinya gitu. Jadi saya mohon dengan segala hormat, misalnya soal pemulangan ISIS, itu kan sebetulnya bukan kewenangan Kemenag, itu adalah kewenangan BNPT dan Kemlu serta Menko Polhukam gitu," ujar Ace.
"Atau misalnya hal-hal yang tidak perlu diatur oleh Kemenag seperti majelis taklim begitu ya, atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, itu yang harus sebetulnya dijaga. Karena kan justru Kemenag itu kan harus menciptakan kehidupan yang harmoni, terutama dalam kehidupan keagamaan kita," imbuhnya.
Selain itu, Ace meminta Menag berhati-hati dalam membuat kebijakan atau pernyataan. Menurutnya, Kemenag seharusnya mengayomi masyarakat, bukan membuat kontrovesi.
"Jadi menurut saya jangan sampai terkesan bahwa Kementerian Agama yang seharusnya mengayomi dan melindungi serta mewujudkan kehidupan harmoni dalam keagamaan kita itu menimbulkan berbagai macam hal-hal yang kontroversi di masyarakat," tutur Ace.
Teranyar, Ace menyoroti soal jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik yang diisi pejabat muslim, meski sekarang Fachrul telah menunjuk Plt Dirjen Bimas Katolik yang baru. Menurut Ace, dari awal menjabat, Fachrul seharusnya melakukan reformasi birokrasi di kementeriannya.
"Seharusnya kan pertama kali ketika beliau menjabat sebagai Menteri Agama, apa yang dilakukan? Ya penataan organisasi dulu. Nah penataan organisasi ini salah satunya mengisi pos-pos eselon I yang memang masih kosong. Itu menurut saya yang seharusnya pertama kali dilakukan penataan organisasi," kata Ace.
"Bagaimana sebuah organisasi akan berjalan sebagaimana mestinya, untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut kalau misalnya sumber daya manusiannya itu belum disiapkan dengan sebaik-baiknya gitu," pungkasnya. (detikcom/d)