Jakarta (SIB)
Pemerintah bakal mempercepat produksi massal pesawat udara nirawak (PUNA/ UAV). Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyebut produksi drone UAV ini bakal dilakukan pada 2022. Padahal sebelumnya, produksi bakal dilakukan pada 2024.
Bambang menyebut percepatan produksi ini membuat dana yang dibutuhkan meningkat. Semula dana yang dibutuhkan hanya Rp800 miliar, tapi kini naik jadi Rp1,1 triliun. Ia menyatakan drone akan menjadi salah satu produk unggulan yang akan menjadi prioritas pemerintah.
"Sudah disampaikan tadi (ke Presiden Joko Widodo) butuh waktu lima tahun tapi dimajukan," ucap Bambang usai rapat terbatas di Kompleks Kepresidenan, Kamis (6/2).
Bambang menjelaskan pada 2022, pemerintah akan memproduksi lima drone. Setelah itu, pihaknya akan melakukan evaluasi sebelum drone itu diproduksi dalam jumlah banyak.
"Kami mau buat prototipe dulu sampai lima setelah itu baru produksi dalam jumlah besar, jadi kan memang harus prototipe dulu untuk memastikan sesuai kebutuhan," ungkap Bambang.
Drone ini, kata Bambang, akan dirancang oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Balitbang Kementerian Pertahanan.
"Ini akan diproduksi oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," imbuhnya.
Dua BUMN yang dimaksud, PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Len Industri (Persero). Bambang bilang Dirgantara akan mengurus dari sisi manufakturnya dan Len dari sisi keperluan senjata, sistem sensor, dan radar.
"Produksi drone ini juga untuk keamanan negeri dan konteks keamanan di perbatasan," ucapnya.
Selanjutnya, Bambang menyatakan ada lima produk lain yang dijadikan produk unggulan oleh pemerintah. Beberapa produk itu, seperti bahan bakar nabati, stem cell, garam industri terintegrasi, makanan kaleng, dan kapal pelat datar.
Sebelumnya, Jokowi memerintahkan BUMN dan sektor swasta ikut mendanai kegiatan riset dalam mengembangkan produk unggulan di dalam negeri. Masalahnya, dananya tak akan cukup kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pengembangan teknologi unggulan perlu mendapatkan dukungan pendanaan riset yang memadai sehingga tidak setengah-setengah. Anggaran riset bukan hanya bersumber dari APBN, tapi juga perlu dorongan pendanaan riset dari BUMN maupun sektor swasta," ungkap Jokowi.
Produksi teknologi unggulan ini, tambang Jokowi, perlu menjadi perhatian agar industri hilirisasi di dalam negeri juga berkembang. Sejauh ini, beberapa produk teknologi unggulan yang berhasil dibuat di dalam negeri, antara lain kapal pelat datar dan alat stem cell ortopedi. (CNNI/d)