Jakarta (SIB)
Pemerintah menggodok sistem elektronifikasi transaksi di level Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama koordinasi percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sistem yang dibangun Pemerintah Pusat ini harapannya dapat mencegah penyalahgunaan keuangan negara atau korupsi.
"Dengan sistem ini, kita bisa meminimalisir potensi kebocoran-kebocoran keuangan Pemda. Karena dengan sistem digitaliasi elektronifikasi ini, semua bisa dilacak, karena by banking system, sehingga dampaknya kita sudah membentuk gerakan anti korupsi," kata Tito dalam Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) Daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).
Ia menuturkan, sistem ETP ini bisa memperkecil kesempatan bagi pejabat Pemda untuk menyelewengkan keuangan negara.
"Korupsi bisa terjadi karena niat dan kesempatan. Kalau kesempatan kita memberikan peluang kepada pemegang anggaran untuk menyalah-gunakan, kita membuat sistem untuk membuat kesempatan itu lebih kecil," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam memperkuat sistem ETP ini, pemerintah perlu meningkatkan jaringan komunikasi dan perbankan ke daerah, bahkan ke tingkat desa, sehingga sistem ini dapat berfungsi secara luas.
"Kita juga perlu mengatasi infrastruktur jaringan komunikasi, makanya Kemenkominfo yang lagi membangun Palapa Ring. Kami tahu ini kebutuhan investasinya banyak sekali dan ini salah satu prioritas pemerintah agar jaringan masuk ke seluruh daerah," terang Sri Mulyani.
Sistem ETP ini tak hanya mencatat transfer pemerintah pusat ke pemda, tapi juga mencatat seluruh transaksi atau belanja pemda, serta masuknya pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi, pajak dan sebagainya.
Selain itu, Sri Mulyani berharap, dengan penggunaan ETP ini Pemda dapat melihat potensi PAD.
"Dengan adanya ETP ini kita harap daerah mampu mengidentifikasi potensi PAD melalui cara inovatif dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta memberdayakan UKM," katanya. (detikfinance/d)