Medan (SIB)
Komisi D DPRD Sumut menegaskan, alasan PT PLN Wilayah Sumut memadamkan listrik akibat gangguan alam, petir dan pohon tumbang berjam-jam lamanya tidak masuk akal, karena alasan itu tetap sama dari tahun ke tahun setiap rapat dengar pendapat legislatif.
Hal ini dinyatakan Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Sumut H Anwar Sani Tarigan, Ari Wibowo, Aulia Rizky Agsa, Azmi Yuli dalam rapat dengar pendapat dengan PT PLN Wilayah Sumut, Unit Pembangunan Pembangkitan, Unit Penyaluran, dipimpin Ketua Komisi D Anwar Sani Tarigan didampingi Sekretaris Komisi D Parlaungan Simangunsong, Kamis (13/2) di gedung dewan.
Dalam rapat yang dihadiri anggota Komisi D Wagirin Arman, Akbar Himawan dan Darwin, selanjutnya Ari Wibowo menyebutkan, pada rapat dengar pendapat dengan Komisi D periode 2014-2019, pihak PLN Wilayah Sumut masih menyebutkan alasan yang sama terjadinya pemadaman listrik, yaitu di antaranya akibat gangguan alam dan pohon tumbang.
"Sekarang alasan yang sama juga dinyatakan pihak PLN. Jika listrik padam akibat pohon atau gangguan alam seharusnya tidak sampai berjam-jam mati. Pihak PLN harus memahami kondisi dewan yang sering diserbu masyarakat yang protes akibat pemadaman listrik," ujar Ketua FP Gerindra ini.
Berkaitan dengan itu, Ari Wibowo berharap PLN Sumut menjelaskan masalah pemadaman listrik yang sering terjadi secara transparan kepada masyarakat, jangan hanya menyebutkan surplus dan tidak ada masalah. Tapi kenyataan di lapangan sering terjadi pemadaman. Dampak yang dialami masyarakat, bisa mengganggu perekonomian masyarakat dan merusak alat-alat elektronika.
Selain itu, ungkap Ari Wibowo, masih ada desa di daerah pemilihannya, Desa Persiapan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu belum menikmati listrik meski Indonesia sudah 75 tahun merdeka. "Dua tahun lalu sudah disampaikan ke pusat dan direspon dengan meletakkan tiang listrik di desa itu, tapi arus belum juga dialirkan dan saat ini masyarakat kembali mempertanyakan kelanjutannya," katanya.
Terkait pemadaman listrik, Anwar Sani, Yuli Azmi maupun Aulia Rizky menyebutkan, terjadinya pemadaman listrik dalam kondisi daya yang surplus belum bisa diterima akal masyarakat awam, karena daya yang dimiliki PLN saat ini surplus mencapai 2074 MW sedangkan beban hanya 1874 MW berarti masih sisa 2000 MW.
Namun faktanya dilapangan, kata Aulia dan Anwar Sani, tidak sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pihak PLN. "Kalau alasannya akibat gangguan alam, di Kabupaten Dairi khususnya Sumbul dan Tigalingga tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi pemadaman listrik terjadi di daerah tersebut. Kami ingin alasan dan upaya yang konkrit agar tidak terjadi pemadaman listrik," ujar Anwar Sani.
Dalam rapat itu, Aulia Rizky juga menyoroti masih banyak desa di Sumut belum dialiri listrik. Padahal ada listrik dari PLTU Biomas dan Biogas yang sangat potensial dan bisa dikembangkan di Sumut.
Sementara GM PT PLN Wilayah Sumut M Irwansyah Putra mengakui, alasan yang disampaikan terkait pemadaman listrik masih dianggap klasik, karena sistem kelistrikan di wilayah Mebidang (Medan, Binjai, Deliserdang) masih sistem radial. Kemudian pemadaman terjadi 70 persen akibat gangguan alam, gangguan petir, pohon dan gangguan lainnya, jika dilakukan perawatan/perbaikan.
Karena itu, katanya, untuk Mebidang 20 tahun mendatang merubah dari sistem radial menjadi sistem smart gread, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar. "Untuk ini kita sudah membuat Roadmap Mebidang membangun sistem kabel tanah," katanya. (M03/d)