Jakarta (SIB)
Penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi juga menyoroti kinerja pemerintah daerah setempat dalam menangani kasus penolakan tersebut.
Bupati Karimun Aunur Rafiq angkat bicara. Aunur menyampaikan terima kasih atas perhatian dan saran dari Jokowi.
"Saya terima kasih atas saran Bapak Presiden. Dan sebenarnya pemerintah daerah sudah lakukan langkah-langkah seperti tadi, bertemu kemenag. Kami bersama forkopimda sebenarnya sudah melakukan. Tapi intinya, kami aman kok insyaallah," kata Aunur saat dihubungi, Sabtu (15/2).
Aunur memastikan pemda dan aparat tidak lepas tangan. Dia mengatakan usai pertemuan di Kementerian Agama (Kemenag) akan terus dilakukan pertemuan lanjutan dengan kelompok masyarakat dan pihak-pihak terkait.
"Karimun kondusif. Pemda akan segera bersama aparat terkait akan melakukan pertemuan periodik untuk menyampaikan hasil pertemuan di Kemenag dengan pihak-pihak lainnya," ujar Aunur.
Dia mengatakan, salah satu poin utama dari pertemuan di Kemenag ialah semua pihak sama-sama menahan diri menunggu putusan gugatan izin mendirikan bangunan (IMB) renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph yang sidangnya masih berjalan di pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kinerja pemerintah daerah setempat dalam menangani kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Karimun, Kepulauan Riau. Jokowi langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis dan Menko Polhukam Mahfud Md turun tangan.
Jokowi menegaskan konstitusi menjamin kebebasan warga memeluk agama. Untuk itu, Jokowi juga meminta Idham dan Mahfud menindak kelompok atau masyarakat yang intoleran.
"Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).
"Harus dirampungkan. Karena jadi preseden yang tidak baik bisa menjalar ke daerah lain," imbuhnya. (detikcom/d)