Bogor (SIB)
Kasus penyegelan gedung GKI Yasmin, Bogor pada tahun 2012 silam jadi polemik intoleransi yang belum usai sampai saat ini. Jemaat pun harus terkatung-katung menjalani ibadahnya.
Lantaran nasibnya yang belum jelas, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto akhirnya berjanji untuk menuntaskan persoalan ini di pertengahan tahun 2020 ini.
Dia bahkan mengklaim sudah membentuk Tim Tujuh untuk membahas cara penyelesaian masalah tersebut. Dia bahkan optimis jika upaya ini akan membuahkan hasil.
“Saya optimis ini sudah ada keputusan tentang arah Gereja Yasmin yang dihasilkan melalui hasil komunikasi. Yang penting kondusif, apapun opsi itu, tapi kita ingin kondusif dan bisa diterima semua pihak di situ. Paling tidak pertengahan tahun lah (sudah ada keputusan,†kata Bima Arya.
Pemkot Bogor memang sudah membentuk Tim Tujuh sejak Desember 2019 lalu. Tim ini terdiri dari, perwakilan Pemkot Bogor Arif Zuwana (Ketua), Nugroho (Pengurus GKI di Bogor), Maha Kati (Jemaat Kota Bogor), Untari (Majelis Sinode GKI), Thomas Wadudara (Jemaat di area Taman Yasmin) dan Hidayat Elieser (Majelis Sinode Klasis Jakarta Selatan).
Dia menyampaikan bahwa pemerintah memang harus menjamin kebebasan beribadah bagi semua umat beragama. Karena itu, sebagai pemerintah daerah setempat dia akan terus menginformasikan perkembangan penanganan GKI Yasmin kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan juga kepada publik.
Sebagaimana diketahui, sejak gerejanya disegel jemaat gereja ini secara rutin mengadakan ibadah minggu setiap dua minggu sekali dan perayaan Natal di depan Istana Negara Jakarta.
Sejak awal, Bima Arya memang sudah menjanjikan penuntasan masalah ini. Namun, jemaat GKI Yasmin acap kali harus bersabar pada realisasi janji wali kota Bogor tersebut, yang bahkan sampai saat ini belum terjadi. Karena itu, besar harapan jemaat GKI Yasmin jika janji Bima kali ini benar-benar terwujud. Sehingga mereka bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan bebas sama seperti umat beragama yang lainnya.
Semoga perintah Presiden Jokowi supaya pejabat daerah yang menghadapi polemik penolakan pendirian rumah ibadah bisa menyelesaikan masalah dengan cepat bisa terwujud tahun 2020 ini. (jb/d)