Jakarta (SIB)- Isu yang menyudutkan Presiden SBY kembali muncul di media sosial twitter. Kali ini soal gambar bantuan untuk pengungsi Gunung Sinabung yang berlogo Partai Demokrat. Foto itu sempat ramai dan menjadi bahan perbincangan, sebelum akhirnya diketahui kalau foto itu hasil editan."Tidak benar ada bantuan presiden disertai gambar foto Demokrat," kata jubir kepresidenan, Julian A Pasha, Jumat (24/1).Foto yang asli tas berisi barang bantuan itu bukan berlogo Demokrat melainkan logo Sekretariat Negara. Bantuan itu diberikan presiden untuk para pengungsi.Belum diketahui siapa yang mengedit foto bantuan presiden itu. Tapi motifnya diduga untuk menyudutkan presiden.Seperti terlihat dari peliputan di lapangan, paket Bantuan Presiden ke korban Sinabung diisi dalam tas yang memang berlogokan Sekretariat Negara namun tidak seperti biasanya bernuansa warna merah putih, melainkan berwarna kombinasi putih biru . Ada Serangan JantungPartai Demokrat (PD) menyayangkan beredarnya foto editan paket bantuan bencana Sinabung dari Presiden SBY yang beredar di media sosial. PD menuding ada serangan sistematis ke Presiden SBY.Disampaikan Juru Bicara PD Ikhsan Modjo, serangan politik yang disengaja dan sistematis ke Presiden SBY dan Partai Demokrat itu dari kompetitor politik yang menghalalkan segala cara."Kami sangat menyayangkan foto editan fitnah ini justru beredar di tengah bencana dan duka yang dialami sebagian rakyat kita. Fitnah menyebar saat bangsa Indonesia harus bersatu bergandeng tangan menangani bencana," tegas Ikhsan dalam keterangan pers.Dari kemunculan awalnya, sangat patut diduga foto editan ini disebarkan pihak-pihak kompetitor politik. Akan tetapi Demokrat tidak akan memperpanjang soal ini."Kami hanya mengimbau kepada para kompetitor ini untuk bersaing lebih sportif dan tidak sekadar menghalalkan segala cara serta fitnah," tutup Ikhsan. Sementara Polri mengaku tak bisa menyelidiki kasus tersebut sebelum ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)."Untuk kasus yang berkaitan dengan pemilu, harus ke Bawaslu dulu. Jadi semua yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu laporan ke Bawaslu," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel, Jumat (24/1).Ronnie mengatakan Bareskrim Polri bekerjasama dengan Bawaslu dan Kejagung dalam menangani kasus pelanggaran pemilu melalui program Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu). Tahapannya, laporan pelanggaran pemilu harus masuk ke Bawaslu terlebih dahulu."Kalau tindak pidana, masuk dulu ke Sentra Gakumdu di Bawaslu yang di dalamnya ada Bawaslu, Kejagung dan Bareskrim," paparnya.Terkait kasus yang berada di daerah, seperti di lokasi pengungsian korban erupsi Sinabung di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, maka penanganannya harus melalui Panwaslu yang bekerjasama dengan Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi."Tapi di tiap Polda setiap daerah juga ada, kalau di daerah ada panwaslu dan kejaksaan tinggi. Kalau sudah masuk ke Panwaslu, nanti akan dilanjutkan ke sentra gakumdu yang di dalamnya juga ada kepolisian, baru akan kita selidiki," lanjut Ronnie. (R1/dtc/d/w)