Medan (SIB)
Anggota Komisi A DPRD Sumut Subandi SH mengatakan, Komisi A dalam waktu dekat berencana "memanggil" Kepala BPN Deliserdang Fauzi, untuk mempertanyakan penyebab bobolnya BPN mengeluarkan 36 sertifikat hak milik (SHM) warga Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru di lahan HGU (hak guna usaha) PTPN II pada tahun 2018.
"Selesai lebaran ini kita sudah jadualkan untuk memanggil Kepala BPN Deliserdang guna menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi A. Kita ingin mengetahui secara pasti apa penyebab bobolnya BPN mengeluarkan 36 sertifikat itu, " tegas Subandi kepada wartawan, Selasa (19/5) di DPRD Sumut.
Subandi mencurigai, pernyataan Kepala BPN Deli-serdang yang mengaku kebobolan menerbitkan 36 SHM warga diduga hanya sebagai alibi untuk menganulir sertifikat yang dikeluarkannya, sehingga nantinya sangat merugikan masyarakat
"Tidak mungkinlah BPN kebobolan, sebab kita tahu untuk penerbitan SHM memiliki proses yang panjang dan ada pengukuran lahan ke lapangan. Ini benar-benar tidak masuk akal dan dicurigai ada permainan mafia tanah untuk menggagalkan hak kepemilikan warga," tandas politisi Partai Gerindra Sumut ini.
Berkaitan dengan itu, Subandi meminta masyarakat untuk mengadukan masalah ini ke aparat penegak hukum, jika nantinya 36 SHM dianulir oleh BPN Deliserdang, karena secara hukum lahan tersebut sah milik warga.
Bagi Subandi, alasan lahirnya SHM ini dikarenakan tapal batas antara tanah PTPN II dengan tanah masyarakat kurang jelas, sehingga pengukuran terikut sebahagian lahan PTPN II, kelihatannya kurang masuk akal.
Berkaitan dengan itu, politisi vokal ini sangat mengapresiasi gerakan sebagian warga Desa Sei Mencirim yang telah mengadukan masalah ini ke Polda Sumut guna dilakukan pengusutan, agar masalahnya menjadi jelas dan transparan. (M03/d)