Yogyakarta (SIB)- Menjelang pemilu 2014 yang harus diwaspadai adalah keterlibatan pihak swasta dalam pemenangan parpol dan kandidat caleg. Sebab parpol dan para caleg membutuhkan dana kampanye. Salah satu sumber dana itu adalah perusahaan-perusahan BUMN dan perbankan."Tahun 2014 ini orang mulai lebih banyak bicara soal caleg, capres, tapi tidak banyak bicara soal korupsi yang mungkin dilakukan para kandidat capres atau caleg dalam memperoleh dana untuk membiayai kampanye," ungkap Kepala Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar saat menyampaikan Laporan Trend Korupsi, periode Agustus 2013 - Januari 2014 di Kantor Pukat Korupsi FH UGM, di Bulaksumur, Yogyakarta, Senin (27/1).Menurut dia, menjelang pemilu sekarang ini sangat dimungkinkan banyak fasilitas negara yang digunakan dalam upaya pemenangan pemilu oleh pejabat negara. Banyak BUMN yang dijadikan sebagai sumber pendanaan atau sapi perahan parpol maupun pejabat negara."BUMN-BUMN ini perlu kita awasi. Kita khawatir BUMN yang memiliki dana lebih dari Rp 600 triliun menjadi bancakan sebelum pemilu," kata Zainal.Situasi politik tahun 2014 selalu akan mendatangkan wajah yang ganda. Pertama adalah wajah pemberantasan korupsi. Kedua wajah menjual citra memberantas korupsi. "Ini yang mulai sering jadi satu atau tercampur," katanya.Menurutnya yang perlu diwaspadai kemungkinan adanya praktek koruptif yakni aktif mencari dana tambahan dan melakukan pembiaran. Dalam keadaan seperti itu , negara bisa berhenti. Sebab para anggota DPR sibuk ke daerah untuk kembali mengurusi dapil masing-maing."Ini terjadi setiap ada proses pemilihan. Hal seperti ini bisa terjadi menjelang pergantian kekuasaan. Yang tidak boleh terjadi adalah kemudian negara mengeluarkan kebijakan tertentu. Harus diawasi, agar jangan sampai terjadi atau tiba-tiba mengeluarkan keputusan tertentu seperti undang-undang atau peraturan," pungkas dia. (detikcom/ r)