Jakarta (SIB)
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta meminta pemerintah Indonesia segera merumuskan sistem dan strategi pertahanan baru di era digital, karena hal ini menyangkut keamanan nasional pasca pembobolan 279 data WNI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Sekarang baru kebobolan data BPJS, kita belum kebayang kalau data militer, Kepolisian dan yang lain semua bobol†kata Anis Matta dalam Gelora Talk 'Sistem Keamanan Nasional di Era Digital di Gelora Media Centre, Jakarta, Sabtu (29/5) petang.
Dalam diskusi yang juga dihadiri Menkominfo 2014-2019 Rudiantara, serta pakar intelijen dan keamanan Andi Wijayanto itu, Anis Matta menegaskan, dengan sistem pertahanan baru maka akan cepat diketahui kelemahannya dimana, apabila keamanan digitalnya berhasil dibobol.
Menurut Anis Matta, dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional, Indonesia bisa mencontoh China dan Rusia yang paling jarang mengalami kebobolan, karena independen dalam teknologi.
"Mungkin karena kita tidak punya negara yang jadi musuh secara spesifik, kita jadi abai. Musuh kita di era digital, bukan negara, tapi korporasi kecil-kecil, yang kerjaannya memang ngehack atau mencuri data," ujar Anis Matta.
Mantan Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, Indonesia memang kerap menjadi sasaran serangan siber. Bahkan, Indonesia menjadi negara ketiga yang paling banyak mendapat serangan siber.
"Sekarang ini Indonesia masuk nomor 3 negara, setelah Mongolia dan Nepal, negara yang jadi target attack. Sampai jam hari ini (Sabtu malam) sudah ada 8 juta attack di dunia, Jadi setiap detik ada malware, bukan hacking, bukan phising," kata Rudiantara.
Malware adalah perangkat lunak yang ditujukan untuk memanipulasi hingga mencuri data digital. Sedangkan hacking merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem.
Sementara phising adalah sebuah upaya menjebak korban untuk mencuri informasi pribadi, seperti nomor rekening bank, kata sandi, dan nomor kartu kredit.
Aksi phising bisa dilancarkan melalui berbagai media seperti e-mail, media sosial, panggilan telepon dan SMS, atau teknik rekayasa sosial dengan memanipulasi psikologis korban.
"Ini terjadi di dunia nyata, bukan menakut-nakuti. Ini memberi awarenesses betapa attack itu secara global terus menerus terjadi," kata Rudiantara seraya meminta masyarakat rajin mengganti pin atau password secara rutin dalam menjaga kemananan data sehari-hari di era digital.
Dia menganalogikan menjaga keamanan data seperti menjaga dompet.
"Siapa yang berani simpan dompet di restoran tanpa diawasi? Semua kan disimpan di kantong baik-baik. Nah sama seperti di keamanan digital kita harus selalu ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dengan disiplin, dengan konsisten, menjaga kerahasiaan pin, password," tukasnya.
Pakar intelijen dan keamanan Andi Wijayanto mengatakan, Indonesia sudah saatnya memperkuat teknologi di era digital untuk keamanan nasionalnya.
"Untuk amankan siber, untuk memperkuat keamanan nasional kita, kuncinya teknologi," kata Andi.
Namun, tambahnya penguatan teknologi digital Indonesia saat ini terhambat, karena pandemi Covid-19. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terbentuk pada 2017 lalu, tidak dalam kondisi ideal untuk membangun infrastruktur, karena keterbasan pengalokasian anggaran.
"Kepala Badan Siber sedang berupaya transformasi BSSN. Tiba-tiba 'boom', Covid-19. Jadi tertunda yang direncanakan, karena harus prioritaskan Covid-19,†katanya. (H1/d)