Jakarta, (SIB)
Setidaknya 20 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara militer Myanmar dan kelompok milisi etnis di sebuah desa di Kota Kyonpyaw, Ayeyarwady, pada Sabtu pekan lalu.
Bentrokan terjadi pada Sabtu dini hari di Hlayswe, 150 kilometer barat laut Yangon. Empat media lokal dan seorang penduduk melaporkan pertempuran itu terjadi ketika aparat militer mendatangi desa tersebut untuk melakukan razia senjata.
"Masyarakat di desa itu hanya memiliki panah dan banyak korban dari pihak masyarakat," kata warga yang menjadi saksi mata pertempuran itu kepada Reuters.
Khit Thit Media dan Delta News Agency menuturkan 20 warga sipil tewas dan banyak penduduk lainnya ikut terluka akibat gempuran militer tersebut.
Dua media lokal itu melaporkan warga desa telah mencoba melawan gempuran militer dengan modal senjata panah dan ketapel.
Sementara itu, televisi junta Myanmar, MRTV, melaporkan pasukan keamanan diserang dengan senapan angin dan anak panah. Setelah baku tembak terjadi, stasiun televisi itu menuturkan tiga jasad "teroris" tewas berhasil ditemukan, sementara dua penyerang lainnya berhasil ditangkap.
Jika korban tewas terkonfirmasi, ini akan menjadi lonjakan tertinggi kematian akibat kerusuhan pasca-kudeta dalam hampir dua bulan terakhir.
Sejak kudeta militer berlangsung, setidaknya 845 orang tewas dalam bentrokan antara aparat keamanan dan warga penentang junta militer.
Selain demonstrasi, militer Myanmar juga menghadapi pemberontakan sipil dari puluhan kelompok milisi etnis pedalaman dan perbatasan yang memang telah menentang junta.
Pasukan Pertahanan Rakyat Shwegu yang anti-junta militer mengatakan telah menyerang sebuah kantor polisi di Shwegu utara pada Jumat pekan lalu bersama dengan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA).
Sementara itu, di timur Myanmar, MBPDF (Pasukan Pertahanan Rakyat Mobye) mengklaim telah terlibat bentrok dengan militer di hari yang sama.
Meski terus mendapat perlawanan dari rakyat dan juga tekanan dari publik internasional, junta militer tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerahkan kekuasaan kembali kepada pemerintah sipil.
Tak Percaya
Sementara itu, kabinet tandingan junta militer Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional/NUG menyatakan sudah tak percaya dengan upaya ASEAN membantu memulihkan krisis pasca-kudeta.
Pernyataan itu diutarakan salah satu menteri kabinet NUG setelah dua utusan tinggi ASEAN mengunjungi Myanmar untuk bertemu pemimpin junta pada pekan lalu.
Lawatan utusan khusus ASEAN itu dilakukan sebagai pemenuhan salah satu dari lima poin konsensus yang disepakati negara anggota di Jakarta pada April lalu soal penanganan krisis di Myanmar.
"Kami tak begitu yakin dengan upaya ASEAN. Seluruh harapan kami sudah pupus. Saya tidak yakin mereka (ASEAN) punya rencana yang solid terkait kredibilitas mereka dalam menangani krisis ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri NUG, Moe Zaw Oo, dalam jumpa pers virtual pada Jumat pekan lalu.
Jumpa pers itu dilakukan NUG meski jaringan internet di sebagian besar wilayah Myanmar masih tetap padam akibat perintah junta Myanmar demi membungkam pemberontakan sipil.
Pada Jumat (4/6), Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Joch Hoi, dan Menteri Luar Negeri Brunei, Erywan Yusof, yang menjabat sebagai ketua asosiasi negara Asia Tenggara itu tahun ini, bertemu dengan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, di Naypyidaw.
Dilansir Reuters, stasiun televisi yang dikelola junta, Myawaddy TV, melaporkan pertemuan ketiganya membahas kerja sama terkait masalah kemanusiaan.
Media tersebut juga mengklaim bahwa dua pejabat ASEAN dan Aung Hlaing membahas pemilu yang akan digelar Myanmar ketika negara itu stabil.
Ketiga pejabat itu juga disebut membahas apa yang dianggap junta militer sebagai penyimpangan pada pemilu 2020 hingga menyebabkan "intervensi militer".
Sementara itu, hingga kini, ASEAN juga belum mengumumkan secara resmi kunjungan tersebut. Belum jelas pula apakah Lim dan Erywan akan turut menemui pihak NUG dan pemangku kepentingan lainnya dalam krisis politik Myanmar ini.
Myanmar masih terus berada dalam kekacauan politik dan ekonomi sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. melakukan kecurangan dalam Pemilu 2020.
Sejak saat itu, bentrokan terus terjadi hingga menewaskan lebih dari 800 orang. ASEAN pun berupaya memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis politik tersebut.
Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan untuk membahas krisis di Myanmar bersama perwakilan setiap negara ASEAN pada April lalu.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, para pemimpin menyepakati lima poin yang intinya segera menghentikan kekerasan dan mengirimkan utusan khusus ke Myanmar.
Namun, Min Aung Hlaing dalam sebuah wawancara di televisi mengatakan Myanmar belum siap mengadopsi rencana tersebut. Bentrokan di Myanmar pun masih terus berlangsung. (CNNI/c)