Medan (SIB)
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sugianto Makmur mengatakan Permenkes Nomor 14/2021 tentang aturan/kategori penerima vaksin Covid-19 kurang fleksibel terhadap masyarakat khususnya di daerah-daerah, sehingga ada ditemukan vaksin menjadi kadaluarsa.
"Ternyata banyak vaksin yang kadaluarsa, karena masyarakat kurang antusias mengikuti vaksin di daerah-daerah, seperti di Kabupaten Madina (Mandailingnatal)," ujar Sugianto Makmur kepada wartawan di Medan, Rabu (9/6), usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Sumut.
Kurangnya antusiasme di daerah mengikuti vaksinasi, menurut anggota Komisi B ini terjadi akibat Permenkes Nomor 14/2021 yang mengatur siapa-siapa yang boleh menerima vaksin, sehingga vaksin tidak cepat digunakan alias lama disimpan.
"Harusnya Permenkes Nomor 14 itu fleksibel dibarengi kebijakan Gubernur Sumut untuk memberikan vaksin kepada kelompok masyarakat yang mau divaksin secara merata," ujar dia.
Menurut anggota dewan Dapil Binjai-Langkat ini, pemerintah maupun Satgas Covid-19 di daerah-daerah harus cepat mengambil keputusan yang tepat, agar vaksin tidak ada lagi yang didapati kadaluarsa.
"Jika vaksinnya kadaluarsa, akan lebih besar kerugian yang timbul, masyarakat tidak seluruhnya kebagian vaksin dan anggaran terbuang sia-sia. Padahal tujuan pemerintah melakukan vaksinasi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19," tutupnya.
Ada Buktinya
Menanggapi hal itu, Satgas Covid-19 Provinsi Sumut memertanyakan bukti temuan vaksin kadaluarsa oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu.
"Ada buktinya? (bukti temuan vaksin kadaluarsa)," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah MM dengan singkat via whatsapp tanpa memberikan tanggapan yang lain, Kamis (10/6). (A4/SS6/d)